Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara (BU), kembali petakan optimalisasi anggaran 2026 hal tersebut dilakukan dalam giat Sosialisasi Penginputan Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Terkait Tagging Sumber Dana Prioritas Nasional/Provinsi/Daerah Serta Tagging Mandatory Spending Lainnya Pada SIPD RI Tahun 2026, di Commad Center Setdakab BU, Selasa (11/11/2025)
“Charles Jhonson Plt. Kepala BKAD Bengkulu Utara, dalam kesempatan ini mengatakan giat tersebut bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dimana benar-benar/harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional atau daerah yang bersifat lintas sektor, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di BU.”
“Setelah kita lakukan sosialisasi dan pemetaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggulangi isu tertentu secara lintas fungsi. Sejauh ini tidak ada kendala terkait perencanaan dan pengendaliannya walaupun efek dari pemangkasan anggaran sangat dirasakan, ujar Charles Jhonsosn didampingi Kabid Anggaran BKAD BU, Taufieq Nur Hidayat.
Begitujuga dengan Tagging Mandatory Spending Lainnya Pada SIPD, lanjut Plt Kaban BKAD, yang merujuk pada alokasi belanja wajib pemerintah daerah di luar kategori utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ketentuannya diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Sejauh ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baru, terhadap Raperda APBD di 2026 yang sebelumnya disampaikan, meskipun kategori utama sering menjadi fokus.
“Seperti arahan dari pak Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, program-program daerah wajib tetap masuk dalam penyesuaian TKD, alhamdulillah hal tersebut tetap input di RKA 2026 sejalan dengan program nasional maupun provinsi, seperti contohnya program gizi tambahan untuk balita yang posisinya ada di program stunting, mengutip tutupnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan