Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan pendampingan dan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok beras di pasaran.
“Untuk langkah-langkah dari Satgas Pangan Polri sendiri dalam menjaga stabilitas harga beras yakni dengan melakukan pendampingan, pengawasan proses pendistribusian program beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan),” kata Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan Februanto kepada awak media, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Whisnu menyebut, pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan agar tidak terjadi penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum.
“Serta memonitor gudang-gudang penyimpanan beras sebagai bentuk antisipasi terjadinya penimbunan oleh spekulan dan tindakan yang menyebabkan terhambatnya proses jalur distribusi beras ke masyarakat,” ujar Whisnu.
Dalam hal ini, kata Whisnu, untuk stok indikatif CBP (cadangan beras pemerintah) berdasarkan data Bulog, saat ini sebanyak 1,7 juta ton dan ditanggal 4 Oktober 2023 juga sudah dilakukan pembongkaran sebanyak 27.000 ton terhadap beras impor yang berasal Vietnam yang menjadi tindaklanjut impor beras oleh Pemerintah di tahun 2023 dengan total 2 juta ton.
Lebih dalam, Whisnu memaparkan bahwa, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET), yakni wilayah zona A (Jawa, Lampung, Sumsel, Sulawesi, Bali dan NTB) Rp 10.900.
Wilayah zona B ( Kalimantan, NTT, Sumatera lainnya) Rp11.500. Wilayah zona C Maluku, Malut, Papua, Papua Barat Rp11.800.
Sedangkan untuk rata-rata harga beras medium di tingkat end user, per 5 Oktober 2023, zona A Rp12.844 atau 15.14 persen di atas HET.
Zona B Rp13.567 atau 15.24 persen di atas HET. Zona C, Rp14.800 atau 20.27 persen di atas HET. Dan harga beras medium yang dijual di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Rp11.117.
Disisi lain, Akpol 94 ini menyebutkan, terkait penegakkan hukum berkaitan dengan komoditi beras, Satgas Pangan Polri sejak Januari sampai dengan Oktober 2023 sudah memproses sebanyak 10 Laporan Polisi (LP).
“Dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang terjadi di Banten, Bekasi dan Jawa Barat, untuk status LP tersebut saat ini 8 orang sudah P 21 dan 2 masih tahap penyelidikan. Modus operandi dengan melakukan repacking (dikemas ulang: red) dan pengoplosan,” pungkas eks Kasubdit Cybercrime Polda Metro Jaya ini.(@ms)
Tinggalkan Balasan