BLITAR, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Pemerataan anggaran publikasi media menjadi salah satu agenda pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, muncul usulan agar anggaran publikasi yang sebelumnya tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dipusatkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Blitar.
Berdasarkan informasi yang disampaikan TAPD dalam rapat, nilai anggaran publikasi yang sedang dibahas mencapai Rp1,1 miliar. Namun, angka tersebut masih berupa usulan dan belum ditetapkan sebagai keputusan final.
Wakil Ketua Komisi III sekaligus anggota Banggar DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi para awak media yang sebelumnya disampaikan melalui forum dengar pendapat atau hearing bersama Komisi III DPRD.
Menurut Aryo, aspirasi tersebut berkaitan dengan harapan agar pengelolaan anggaran publikasi pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada perusahaan media.
“Salah satu poin yang dibahas adalah terkait usulan dari teman-teman media yang beberapa hari hearing di Komisi III. Saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman media,” kata Aryo kepada awak media.
Aryo mengungkapkan, berdasarkan informasi dari TAPD, anggaran publikasi media yang saat ini masuk dalam pembahasan mencapai Rp1,1 miliar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa nominal tersebut belum menjadi keputusan akhir. Penetapan anggaran masih menunggu tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 yang ditargetkan selesai pada akhir November 2026.
“Ini tadi info dari TAPD, per hari ini anggarannya Rp1,1 miliar. Tapi ini belum keputusan, masih pembahasan. Keputusannya nanti di akhir November,” ungkapnya.
Ia berharap, apabila kebijakan pemusatan anggaran melalui Dinas Kominfo terealisasi, mekanisme pendataan dan pendistribusian kerja sama publikasi dapat dilaksanakan secara lebih teratur.
Dengan sistem tersebut, peluang kerja sama diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada media tertentu, tetapi juga memberikan ruang kepada perusahaan pers lainnya sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap tidak ada satu media yang publikasinya terlalu banyak. Semua bisa terdata dan merata,” tegas Aryo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, turut menyampaikan bahwa arah kebijakan yang dibahas dalam penyusunan APBD 2027 adalah pemusatan anggaran publikasi melalui Dinas Kominfo.
Menurutnya, pembahasan tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah dalam forum pembahasan anggaran bersama DPRD dan TAPD.
“Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekda bahwa anggaran semua akan terfokus di Kominfo. Ranperda APBD Tahun 2027 sebelum tanggal 30 November,” imbuhnya.
Pemusatan anggaran publikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama dengan perusahaan media.
Namun, realisasi kebijakan itu nantinya tetap perlu disertai mekanisme yang jelas, termasuk pendataan perusahaan pers, persyaratan administrasi, kriteria kerja sama, serta transparansi dalam pendistribusian anggaran.
Pembahasan anggaran publikasi media dalam Ranperda APBD 2027 menjadi perhatian karena berkaitan dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Pemerataan kesempatan kerja sama perlu berjalan seiring dengan profesionalisme media, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, kerja sama publikasi pemerintah dengan media harus tetap menghormati independensi jurnalistik. Kemitraan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan APBD 2027, kepastian mengenai besaran anggaran publikasi, pola pengelolaan melalui Kominfo, serta mekanisme distribusinya masih menunggu keputusan resmi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Blitar. (ADV/Marlin)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan