Belitung, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar rapat koordinasi terkait Program Nasional Urban Development Project (NUDP) di Aula Bappeda Belitung, Selasa (25/2/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Koordinasi NUDP, anggota kelompok kerja (Pokja) 1, 2, dan 3 sebanyak 42 orang yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/040/KEP/V/2025, serta tim konsultan City Investment Planning (CIP) dan City Development Planning (CDP).
NUDP merupakan program strategis yang bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan perkotaan secara terintegrasi, termasuk dalam investasi infrastruktur. Program ini digagas oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pendanaan dari Bank Dunia, di mana Belitung menjadi satu dari sepuluh kota percontohan, bersama Bukittinggi sebagai satu-satunya perwakilan dari Sumatera.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Dinas PUPR Oskar Yolanda, ST, MT, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Belitung Rian Haryono, ST, Kepala Bagian Pembangunan Setda Belitung Agus Siregar, ST, Kepala Dinas Pariwisata Belitung Annyta, SP, M.IL, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syamsuddin, SE.
Ketua Pokja CIP, Rian Haryono, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan NUDP. Ia juga menambahkan bahwa akan ada revisi pada SK Pokja, di mana penanggung jawab akan diubah dari PJ Bupati menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
“Hari ini kami ingin menjelaskan detail program NUDP, termasuk penyesuaian SK Pokja,” kata Rian Haryono.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syamsuddin, SE, menegaskan bahwa Pemkab Belitung merasa bangga menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi NUDP.
Dalam rapat, Syamsuddin mempertanyakan mengapa saat ini hanya ada tim CIP dan CDP, sementara awalnya Pokja dibentuk untuk menghasilkan program fisik yang telah dirancang oleh tim BPIW sejak akhir 2024. Menurutnya, program CIP dan CDP lebih menitikberatkan pada perencanaan serta asesmen pengelolaan investasi publik dan pendanaan pembangunan.
“Kami berharap tim CIP dan CDP dapat memberikan informasi detail terkait implementasi NUDP serta output yang akan dicapai di Kabupaten Belitung,” ujarnya.
Sebelumnya, Belitung telah mengirimkan perwakilan ke sosialisasi program CDP NUDP di Hotel Millennium Sirih, Jakarta, pada 5-7 Februari 2025. Peserta yang hadir antara lain Kepala BPKAD Siska Priorita, SE, Kepala Bappeda Nurman Sunandar, SE, serta pejabat lainnya dari Dinas PUPR dan BPKAD.
Rapat koordinasi membahas beberapa materi penting, di antaranya:
- Paparan Tim CIP oleh Ir. Yuyuk mengenai perencanaan investasi perkotaan.
- Pemaparan Tim CDP-PMCD oleh Indra Utama terkait asesmen PIMA dan MFSA.
- Sesi tanya jawab terkait implementasi program.
Di akhir sesi, Kepala Bagian Pembangunan Setda Belitung, Agus Siregar, menyoroti kemungkinan pelaksanaan proyek infrastruktur jika kriteria dalam program CIP dan CDP terpenuhi.
“Walaupun ada perbedaan pemahaman awal, kini jelas bahwa program ini berfokus pada aspek non-fisik di bawah Kemendagri, bukan Kementerian PUPR,” kata Agus.
Pendapat ini didukung oleh Kepala UPT PAM PUPR, Ibnu Sopyan, ST, yang menilai seharusnya kajian CIP dan CDP dilakukan lebih dahulu sebelum implementasi ICP (Investment Capital Planning), agar tidak terbalik dalam proses pelaksanaannya.
Di akhir pertemuan, Asisten 2 Pemkab Belitung berharap seluruh anggota tim koordinasi dan Pokja mampu memahami serta menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada investasi berkelanjutan, guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang lebih efektif. (UI)
Tinggalkan Balasan