Jakarta, beritamerdekaonline.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melirik opsi moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia perlu ditempuh karena perlindungan negeri jiran tidak kunjung membaik.
“Jika pelindungan PMI kita di Malaysia tidak terjamin, maka langkah moratorium penempatan PMI kita ke Malaysia harus berani dilakukan,” kata kepala BP2MI, Benny Rhamdani kepada media, dikutip dari pesan singkatnya Jumat tadi (27/11/2020).
Opsi lain, kata Benny, bisa dengan menarik para PMI dari perkebunan sawit di Malaysia untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik negara yang dikelola PTPN. Terkait opsi kedua ini akan dibicarakan oleh BP2MI dengan BUMN.
Selain itu, Benny meminta Menaker meninjau ulang MoU penempatan PMI ke negara Malaysia yang sudah berakhir 2016.
Peryataan Benny tersebut, menyusul penyiksaan yang menimpa Mei Herianti (26), PMI asal Cirebon yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di Malaysia. Mei Herianti telah 13 bulan bekerja pada terduga pelaku.
Benny Ramdhani mengutuk peristiwa penyiksaan tersebut dan meminta tidak boleh lagi terjadi kasus-kasus serupa menimpa para pekerja migran Indonesia. Benny meminta agar KBRI di Malaysia menggunakan kekuasaan diplomatiknya untuk melakukan pendampingan dan upaya hukum agar korban mendapatkan keadilan. (ams)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan