YOGYAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat temuan pada tahun 2022, di pencatatan persediaan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta yang tidak menggunakan aplikasi SlMBARA atau Sistem Informasi Barang Milik Negara, melainkan menggunakan aplikasi internal rumah sakit atau biasa disebut Sistem lnformasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dengan output laporan persediaan menggunakan sistem perpetual.

Batas waktu periode pelaporan data mutasi persediaan yang disajikan oleh RSUD Kota Yogyakarta TA 2022 adalah pada tanggal 21 Desember 2022. Hasil pemeriksaan terhadap mutasi persediaan di tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, menunjukkan bahwa terdapat mutasi persediaan yang belum dilaporkan oleh RSUD Kota Yogyakarta. Seharusnya, batas waktu periode mutasi persediaan yang dilaporkan oleh RSUD Kota Yogyakarta adalah data mutasi persediaan per tanggal 31 Desember 2022.

Sehingga, terdapat selisih nilai persediaan obat-obatan antara mutasi obat yang dilaporkan di SIMRS, dibandingkan dengan jumlah fisik barang persediaan obat-obatan yang ada di depo rawat inap, rawat jalan dan IGD sebesar Rp. 2.078.105,00.

BACA JUGA : BPKAD Kota Yogyakarta Akhirnya Merevisi Penentuan Objek Pajak PBB-P2 – Berita Merdeka Online

Sebelumnya, RSUD Kota Yogyakarta melaporkan posisi persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.521.833.339,71 yang terdiri dari persediaan non medis dan persediaan medis. Untuk persediaan medis terdiri dari persediaan obat-obatan dan alat laboratorium (reagen). Persediaan obat-obatan disimpan di gudang obat untuk kemudian didistribusikan ke unit rawat jalan, unit rawat inap, lnstalasi Gawat Darurat (IGD), lnstalasi Bedah Sentral (IBS) dan poliklinik. Adapun untuk alat laboratorium dan reagen disimpan di gudang obat untuk didistribusikan ke laboratorium berdasarkan permintaan.

Atas selisih pencatatan nilai persediaan tersebut diakui oleh Pengurus Barang Persediaan RSUD Kota Yogyakarta, bahwa hal tersebut terjadi karena Pengurus Barang Persediaan belum tertib dalam melakukan pencatatan atas mutasi keluar masuknya barang persediaan secara rutian dan harian.

BPK menyatakan, terdapat perlakuan terhadap persediaan medis yang ada di laboratorium yaitu apabila terdapat sisa barang persediaan di laboratorium maka atas sisa tersebut sudah tidak dihitung sebagai stok persediaan medis, karena sudah dianggap habis ketika barang sudah keluar dari gudang obat RS. Dengan demikian, RSUD Kota Yogyakarta tidak menerapkan perhitungan sisa fisik persediaan medis ataupun retur barang untuk dikembalikan sebagai stok barang retur di gudang medis/farmasi.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, dokter Ariyudi Yunita, menyampaikan untuk pencatatan persediaan medis dilakukan pihaknya dengan mempergunakan aplikasi SIMBARA. Terkait temuan BPK itu, Yunita beralasan dikarenakan pencatatan belum Cut Off atau (Dipisahkan), pada tanggal yang diminta BPK yakni 31 Desember.

“Kalau masalah temuan itu sudah selesai tahun itu juga, disebebkan karena pengambilan cut off saja yang berbeda, yaitu kalau RSUD ambil cut of pada tanggal 25 Desember, sedangkan BPK minta tanggal 31 Desember,” kata Direktur RSUD Yogyakarta saat dikonfirmasi, Kamis (7/12/2023).

Direktur RSUD Yogyakarta menambahkan, pihaknya mengikuti aturan terkait pencatatan persediaan medis, pada aplikasi SIMBARA.

“Sudah sejak awal, kita ikuti kebijakan Pemko yakni SIMBARA,” sambungnya.

BPK mengingatkan agar Kepala OPD  lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan secara memadai. Pengurus Barang Persediaan pada RSUD Yogyakarta, kurang tertib dan cermat dalam mengelola dan menatausahakan persediaan.

Hingga akhirnya, BPK memerintahkan kepada pihak RSUD Yogyakarta, untuk melakukan stock opname persediaan pada setiap akhir periode akuntansi.(TIM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.