Diduga Kuat Warga Lain Desa Dijadikan Lahan Pungli Total Kurang Lebih Puluhan Juta Rupiah

Merangin Jambi, beritamerdekaonline.com — Masyarakat yang mempunyai lahan,/atau ladang didesa rantau lima kapas, kecamatan tiang pumpung, kabupaten merangin provinsi jambi, ahir-ahir ini resah dengan adanya pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dilakukan sejumlah oknum yang menatas namakan perangkat desa rantau lima kapas.

Pasalnya menurut infoarmasi yang dihimpun media ini pungutan pajak PBB tersebut ilegal ilegal,/atau pungli.

Beberapa korban sempat bercerita kepada media ini sebut saja (wh) dan (R), (sw).

Lihat Juga:

Herwan Antoni Minta Verifikasi Gerai Kopdes Merah Putih di Bengkulu Berintegritas

“Saya heran perasaan saya baru beberapa bulan saya membayar pajak PBB, tapi sekarang di tarik lagi dengan beberapa orang yang katanya dari perangkat desa rantau lima kapas, katanya semua yang ikut pengurusan sertifikat beberapa bulan lalu dimintai pajak bumi dan bangunan (PBB), tapi kuitansinya kok kuitansi warung, terus bayarnya per sertifikat sedangkan sertifikatnya belum keluar, kata (R).

Ditempat yang berbeda (WH) dan (SW) juga sempat ditanya dengan media ini terkait pungutan pajak (PBB) yang diduga dilakuan beberapa Orang yang mengaku dari perangkat desa itu.

“Iya saya juga ditarik pajak PBB, setau saya merata warga lain desa yang punya ladang di desa rantau lima kapas di pungut pajak kata yang narik kesini, tapi herannya kuitansinya kok seperti kuitansi warung, bukan seperti kuitansi umumnya kita kalau bayar pajak PBB ya,? Kalau kata orang yang narik kemarin warga luar desa yang punya ladang didesa rantau kapas dipungut pajak itu sekitar 300 orang lebih katanya, dan persertifikat itu rp 100.000,00, tutup (wh) dan (sw).

Lihat Juga:

Kinerja APBN Bengkulu hingga September 2026 Tembus Rp11,28 Triliun, Zaid Burhan Ibrahim: Fundamental Ekonomi Masih Solid

Tempat terpisah media ini pun menghubungi Hendri melalui via telpon Whatsap pribadinya yang mana Hendri adalah sebagai Ketua BPD desa rantau lima kapas.

“Jujur saya kaget bang mendengar berita ini, soalanya tidak ada musawarah sebelumnya terkait pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB),

Yang seperti sampean tanyakan itu, kata Hendri.

Lihat Juga:

Yosia Yodan Bawa Aspirasi Pengusaha Bengkulu ke Senayan, Dorong Putra Daerah Jadi Pelaku Ekonomi

“Ya kalau menurut saya kalo memang warga yang menjadi korban pungli oknum perangkat desa kami, maka alangkah baiknya laporkan saja ke pihak berwajib,/atau polisi, supaya tau siapa Oknumnya dan Siapa yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Tutup Hendri.

Penulis : Moh Basori