YOGYAKARTA, Beritamerdekaonlne.com-Salah satu sekolah dasar di kota Yogyakarta, SD Negeri Pakel, melakukan pungutan sejumlah uang secara sukarela terhadap peserta didik. Pungutan tersebut jenisnya Infaq. Narasumber yang meminta namanya tidak tercantum menyampaikan, bahwa pungutan uang tersebut dilakukan selama dua bulan terakhir.

“Tidak ada dipaksakan. Namanya saja Infaq mas. Dan, biayanya untuk renovasi Musholla,” kata narasumber, Kamis (19/10/2023).

Lebih lanjut katanya, Infaq diambil dari para siswa siswi, pada hari Senin dan Jumat.

“Saya melihat Musholla masih layak digunakan. Tetapi katanya untuk renovasi. Jika dikatakan over kapasitas di Mushola, kan bisa diambil kebijakan untuk Sholat bergantian,” sambungnya.

Kepala SD Negeri Pakel Yogyakarta, Muryanto saat ditemui di sekolah tidak berhasil. Staf tata usaha yang ditemui menyampaikan, bahwa Muryanto sedang dinas luar.

Perwakilan sekolah, Ana saat dikonfirmasi membenarkan adanya kutipan uang Infaq. Tujuan dana Infaq adalah memperluas areal Musholla dikarenakan tidak memadai menampung jamaah.

“Kurang luas Musholla kita, sehingga diambil kebijakan untuk melakukan Infaq terhadap anak didik. Sifatnya juga sukarela dan tidak ada dipaksakan. Dananya nanti digunakan renovasi Musholla, agar semua yang beribadah tertampung,” kata Ana didampingi guru lainnya Krisnila.

Masih kata Ana, Infaq diinisiasi oleh kelompok pengajian orangtua para peserta didik.

“Ini kebijakan para kelompok pengajian orangtua anak didik kita. Memang tidak diperbolehkan melakukan pungutan apapun di lingkungan sekolah, tetapi ada hal lain atau sisi lainnya yang dipandang perlu untuk melakukan hal ini. Yakni, dengan diperluasnya Musholla ini maka anak-anak kita lebih leluasa dan terakomodir seluruhnya dalam menjalankan ibadah Sholat,” terangnya.

Amatan jurnalis dilokasi, tampak Musholla dikategorikan layak dipergunakan meskipun para anak didik harus silih berganti melakukan ibadah Sholat.

Dikutip dari berbagai sumber pemberitaan, adanya infak yang diwajibkan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebab terdapat unsur pungutan didalamnya dengan meminta sejumlah uang dan ditetapkan pembayarannya hingga waktu tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, bahwa Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. (TIM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.