Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Melalui program jalan mulus, Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pembangunan dan peningkatan jalan di seluruh kabupaten dan kota secara proporsional.
Gubernur Helmi Hasan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis menentukan titik-titik prioritas pembangunan jalan di setiap kabupaten dan kota.
Menurut Helmi, penentuan lokasi pembangunan harus dilakukan berdasarkan kajian dan kebutuhan teknis. Sementara itu, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam menentukan alokasi anggaran.
“Soal titik, lokasi yang paling tepat itu PU yang menentukan karena gubernur tidak bisa menentukan. Namun, anggarannya menjadi kewenangan gubernur. Saya ingatkan, PU harus ada representasi setiap kabupaten maupun kota. Soal berapa porsinya, tentu PU yang sangat memahami,” kata Helmi Hasan, baru-baru ini.
Ia menegaskan, pembagian prioritas pembangunan harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa ada daerah yang dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur.
Helmi mencontohkan, besaran anggaran yang diterima setiap daerah dapat berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi infrastruktur. Namun, seluruh kabupaten dan kota harus tetap memperoleh perhatian pemerintah provinsi.
“Sehingga ada kabupaten yang besar mendapatkan anggaran ratusan miliar, sementara yang lain di bawah itu. Misalnya Bengkulu Selatan seakan-akan gelap. Ada jalannya, ada juga. Nanti PU paparkan itu. Bahwasannya tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan,” tegasnya.
Helmi kembali memastikan program jalan mulus akan menyasar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, baik pada tahun pertama maupun tahun kedua masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena harus melalui sejumlah tahapan teknis dan administratif, termasuk proses lelang hingga persiapan pelaksanaan pekerjaan.
“Tahun pertama juga kita belum bisa berjalan di awal. Kita inginnya di awal, tetapi tidak bisa karena ada teknis yang harus dilalui sebelum melaksanakan, baik itu dari segi lelang hingga pelaksanaan. Kita harus hati-hati. Untuk apa kita buru-buru kalau setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai,” pungkas Helmi.
Dengan demikian, pemerintah provinsi menekankan bahwa program jalan mulus tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga pemerataan pembangunan dan penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan