Kinerja APBN Bengkulu hingga September 2026 Tembus Rp11,28 Triliun, Zaid Burhan Ibrahim: Fundamental Ekonomi Masih Solid

Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim menyampaikan bahwa fundamental makroekonomi Bengkulu masih menunjukkan kondisi yang solid hingga September 2026.

Hal itu disampaikan Zaid dalam kegiatan Bincang Bersama Media di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, Jumat (2/9/2026). Ia memaparkan perkembangan ekonomi daerah sekaligus kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus berperan dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Zaid mengatakan perekonomian Bengkulu pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global.

Lihat Juga:

Yosia Yodan Bawa Aspirasi Pengusaha Bengkulu ke Senayan, Dorong Putra Daerah Jadi Pelaku Ekonomi

“Fundamental makroekonomi Bengkulu masih solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 mencapai 5,11 persen dan menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi daerah,” kata Zaid.

Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi Bengkulu tercatat sebesar 3,99 persen. Menurut Zaid, kondisi tersebut menunjukkan harga kebutuhan pokok masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Ia menegaskan APBN terus menjalankan fungsi sebagai peredam guncangan ekonomi atau shock absorber, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, memastikan distribusi barang dan jasa berjalan, serta mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Lihat Juga:

Prabowo Reshuffle Kabinet, Suyudi Ario Seto Dilantik sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat Jadi Wakapolri

Dari sisi pendapatan negara, realisasi APBN regional Bengkulu hingga 30 September 2026 telah mencapai sekitar Rp2,1 triliun atau 68,12 persen dari target Rp3 triliun. Angka tersebut tumbuh 12,24 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp11,28 triliun dari alokasi Rp13,34 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 4,41 persen dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat di daerah.

Zaid menyebut kinerja tersebut menunjukkan pelaksanaan APBN di Bengkulu hingga September 2026 masih berada pada jalur yang sesuai dengan target.

Lihat Juga:

Kesbangpol Bengkulu Tengah Sosialisasikan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

Pada penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp7,09 triliun atau 82,84 persen dari total alokasi Rp8,55 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Dana Desa telah terealisasi 98,59 persen, sedangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 99,24 persen. Menurut Zaid, tingginya realisasi tersebut turut menopang keberlangsungan pelayanan pendidikan dan pembangunan desa.

Bengkulu Utara dan Seluma tercatat memiliki tingkat penyerapan TKD sebesar 83,74 persen. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dukungan APBN juga terlihat melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp42,8 miliar dan pelunasan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp150,2 miliar. Total tambahan dukungan tersebut mencapai Rp193,1 miliar.

Di sektor pendidikan, realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp696,8 miliar dari alokasi Rp904 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung dari kas negara ke rekening 20.242 guru.

Pada sektor infrastruktur, pembangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Bengkulu telah mencapai 100 persen dengan nilai Rp49,8 miliar. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat mencapai progres 93,8 persen dengan nilai Rp412,5 miliar.

Penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah juga terus berjalan dengan progres sekitar 35 persen. Program tersebut diharapkan mendukung pengembangan sektor pariwisata Bengkulu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga September 2026 telah menggunakan anggaran sekitar Rp799 miliar dan menjangkau sekitar 379 ribu penerima manfaat di 10 kabupaten dan kota. Program tersebut turut melibatkan 1.094 pemasok dan 7.360 tenaga kerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zaid mengatakan aspek keamanan dan mutu pangan tetap menjadi perhatian. Evaluasi terhadap persoalan higienitas dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat standar pelayanan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan 1.276 unit rumah subsidi dengan nilai Rp150,8 miliar yang tersebar di 158 lokasi. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, sebanyak 1.508 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di 10 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 544 gerai telah dibangun. Pemerintah kini mendorong percepatan legalitas dan digitalisasi transaksi melalui aplikasi SIMKOPDES.

Dukungan terhadap sektor usaha mikro juga terus diperkuat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp3,38 triliun dan menjangkau sekitar 39 ribu pelaku usaha. Sekitar 67 persen penyaluran KUR tersebut dialokasikan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.

Adapun pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah menjangkau 14.577 debitur dengan nilai Rp100,6 miliar. Sebanyak 99,9 persen debitur merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Menurut Zaid, berbagai capaian tersebut menunjukkan APBN hadir melalui berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, perumahan, ketahanan pangan hingga penguatan UMKM.

“Kinerja APBN sampai dengan September 2026 tetap sehat dan berada pada jalur yang sesuai. APBN terus bekerja untuk menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan perekonomian Bengkulu,” ujar Zaid.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar setiap anggaran yang disalurkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara berkelanjutan.