BENGKULU, Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat layanan keimigrasian dan pemasyarakatan dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Pemasyarakatan (PAS). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (5/2/2026).
Penandatanganan NPHD ini disaksikan langsung oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya penyesuaian kelembagaan pasca pemekaran kementerian yang berdampak pada penambahan instansi vertikal di daerah.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembentukan kantor wilayah baru. Menurutnya, keterbatasan anggaran dan waktu di tingkat pusat membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lahannya, sementara pembangunan fisik akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tujuannya agar pelayanan publik, khususnya keimigrasian dan pemasyarakatan, semakin dekat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Helmi Hasan.
Ia menjelaskan, pemekaran wilayah dan kelembagaan pada prinsipnya bertujuan mendekatkan layanan negara kepada masyarakat. Helmi Hasan juga menyinggung sejarah Provinsi Bengkulu yang sebelumnya tergabung dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), sebelum berkembang menjadi provinsi mandiri dengan sejumlah kabupaten dan kota hasil pemekaran.
Selain mendukung penguatan layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pemprov Bengkulu juga terus mendorong sinergi lintas pemerintahan dalam menjalankan program strategis nasional. Salah satunya adalah pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Pemanfaatan aset lahan milik pemerintah, baik di tingkat provinsi, kementerian, lembaga, maupun kabupaten/kota yang belum optimal, dinilai sebagai langkah efektif untuk mempercepat pembangunan. Provinsi Bengkulu disebut sebagai salah satu daerah yang responsif dalam mendukung agenda nasional tersebut.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Bengkulu berharap pembangunan infrastruktur kelembagaan dapat berjalan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu. (Red)
Tinggalkan Balasan