DIY, BERITA MERDEKA Online – Awal mula hal tersebut terjadi pada tahun 1970-an antara Maroko dan Front polisario demi menguasai Sahara Barat yang dihuni oleh etnis Sahrawi. Terjadi perebutan wilayah di daerah pos perbatasan desa Guerguerat yang melindungi jalur penghubung Maroko untuk melintasi wilayah Polisario.
Dari pihak Polisario melakukan aksi demonstrasi menentang pembangunan pos perbatasan, tanggapan yang diberikan oleh Maroko dengan melancarkan aksi keamanan dan pemerintah di Rabat Maroko menuduh pihak Polisario memblokir jalur dagang tersebut, diiringi dengan deklarasi perang dari pihak Polisario.
Permasalahan yang diawali dengan cekcok pada pos perbatasan tersebut berbalik fakta dengan keadaan yang terjadi setelahnya dimana pos perbatasan yang dipermasalahkan pihak Polisario yang dikabarkan sudah kembali melakukan operasi. Sahara barat yang diperebutkan membuat banyak prahara dari awal diperebutkan, dengan Maroko yang mengirim 20.000 tentara yang membuat perang berlangsung selama 16 tahun setelah Spanyol mengakhiri kekuasaan pada tahun 75-an.
Etnis Sahrawi yang tinggal di wilayah Sahara Barat bertempur di bawah bendera Front Polisario. Akan tetapi perang atau gencatan senjata yang telah terjadi dari tahun 1991 membuat Maroko menguasai wilayah hampir 80% wilayah Sahara Barat. Dengan keadaan Maroko yang membangun jalur bebas hambatan sebagai koridor perdagangan menuju Mauritania membuat pasukan Polisario membela diri dengan mengungkit perjanjian senjata yang telah dilanggar oleh pihak Maroko sendiri.
Hal tersebut memperkuat pembelaan dari pihak Polisario yang mengatakan bahwa pihak Maroko sendiri yang memulai awal dari gencatan tersebut.
Sejarah Sahara Barat
Sahara Barat merupakan wilayah yang mayoritas merupakan gurun pasir dan wilayahnya mempunyai banyak sumber daya Fosfat dan ikan di daerah perairannya. Penduduk Sahara Barat mayoritas merupakan warga Sahrawi, wilayah ini dulu dihuni oleh Masyarakat nomad Arab dan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Maroko sampai akhir kolonialisme Eropa yang datang ke wilayah Afrika.
Para kolonialis dari Eropa seperti Spanyol dan Inggris melakukan beberapa perjanjian dengan Kerajaan Maroko terkait wilayah dan pendirian pos perdagangan di wilayah Maroko. Spanyol menguasai wilayah bagian barat Kerajaan Maroko yaitu dari wilayah Oued Draa hingga Cab Boujdor serta Spanyol mendirikan pos perdagangan di wilayah tersebut.
Inggris juga ikut mendirikan pos perdagangan di Maroko dan melakukan perjanjian Anglo Maroccan yang isinya wilayah Oued Draa hingga Cab Boujdor merupakan wilayah Maroko dan Perancis, melalui perjanjian tersebut wilayah Sahara Barat merupakan bagian dari Maroko dan memberikan kontrol atas Maroko kepada Prancis (Kasraoui, 2017). Spanyol dan Prancis membagi wilayah Maroko menjadi dua wilayah dimana Spanyol menguasai Sahara Barat dan wilayah Maroko dikuasai oleh Prancis.
Maroko mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi negara berdaulat pada tahun 1956, Maroko mulai melakukan perjuangan untuk mendapatkan integritas wilayah Sahara Barat melalui pemberian tuntutan untuk Spanyol agar menyerahkan wilayahnya kepada Maroko atas klaim merupakan bagian dari Maroko sebelum adanya penjajahan bangsa Eropa di Maroko (Ariyati, 2019).
Disaat yang sama, penduduk Sahara Barat membentuk Front Polisario sebagai bentuk dari perlawanan terhadap penjajahan Spanyol dan bertujuan untuk mendirikan negara baru yang berdaulat.
BACA JUGA : Opini : Konflik Sungai Nil antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan – Berita Merdeka Online
Maroko, dalam memperjuangkan integritas wilayahnya di Sahara Barat dengan melalui perjanjian Angra de Cintra antara Maroko dan Spanyol pada tahun 1958 serta meminta keterlibatan PBB untuk ikut mendukung klaim Maroko di wilayah Sahara Barat.
Front Polisario merespon aneksasi wilayah Sahara Barat oleh Maroko dengan mendeklarasikan pembentukan negara Republik Demokratik Arab Sahrawi yang menjadi sebab terjadinya konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario. Tindakan yang dilakukan oleh Front Polisario adalah Gerakan pembebasan Sahara Barat (Separatisme). Aljazair secara tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut lewat sokongan persenjataan dan pengungsian kepada Front Polisario (Ariyati, 2019).
Akhirnya PBB melakukan Upaya perdamaian lewat UN Mission for the Referendum in the Western Sahara (MINURSO) dan kedua belah pihak ini setuju untuk melakukan gencatan senjata pada tahun 1991.
Upaya penyelesaian melalui forum internasional
Pada tahun 1991, PBB mengirim pasukan perdamaian mereka yang diberi nama Mission des Nations Unies pour le Referendum au Sahara Occidental (MINURSO) yang mempunyai tugas untuk memantau gencatan senjata dan mengatur serta melaksanakan referendum sesuai dengan rencana penyelesaian.
Kemudian pada tahun 2000, PBB yang diwakili oleh sekretariat memutuskan untuk memberhentikan upaya penyelesaian proses identifikasi dengan alasan para pihak belum siap untuk diajak kompromi dan menyarankan agar para pihak ‘mengeksplorasi cara dan sarana untuk mencapai resolusi yang dini, tahan lama dan disepakati’. Pada 20 Juni 2001, Baker menyampaikan perjanjian kerangka kerja mengenai status Sahara Barat (Baker Plan 1) yang isinya adalah ketentuan untuk referendum dalam jangka waktu lima tahun setelah penerapan perjanjian ini. Tetapi, rencana tersebut tidak menjelaskan alternatif apa yang akan dipilih jika rencana tersebut tidak disetujui.
Baker Plan I ditolak oleh Front Polisario yang masih menganjurkan penerapan proposal penyelesaian PBB. Kemudian pada tahun 2003, Setelah para pihak berkonsultasi, Baker merumuskan kembali proposalnya yaitu rencana perdamaian untuk penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat (Baker Plan II). Referendum akan berlangsung 5 tahun setelah tanggal efektif rencana yang juga akan mencakup opsi pengambilan suara yang sebelumnya sudah disepakati dalam proposal penyelesaian yaitu kemerdekaan atau integrasi Sahara Barat ke Maroko.
Rencana tersebut menetapkan bahwa semua warga negara Maroko yang tinggal di wilayah Sahara Barat yang dikuasai oleh Maroko sejak 1999 akan memberikan suara referendum tersebut. Front Polisario menyetujui alternatif pelaksanaan penawaran penyelesaian ini.
Namun rencana ini tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB karena Maroko bereaksi buruk terhadap keinginan Front Polisario yang tidak terduga menentang Baker Plan II. Akibatnya, pada bulan Juni 2004, Baker mengundurkan diri sebagai utusan pribadi SekJen PBB untuk Sahara Barat dan terjadi kebuntuan panjang dalam negosiasi yang dimediasi oleh PBB.
Pada tanggal 11 April 2007, Maroko menyerahkan SekJen PBB yaitu Ban ki-Moon sebagai sebuah inisiatif baru yang sejalan dengan Rencana Baker I. Proposal baru Maroko, yang disebut ‘Inisiatif Maroko untuk merundingkan statuta ekonomi untuk wilayah Sahara’ akan memberikan otonomi untuk sahara dalam kerangka kedaulatan kerajaan dan persatuan nasional. UU otonomi daerah akan diserahkan kepada penduduk daerah melalui referendum yang bebas. Tetapi usulan tersebut tidak menjelaskan apakah akan memungkinkan masyarakat Sahara Barat untuk memilih kemerdekaan atau integrasi Maroko. Di sisi lain , Front Polisario memberikan rencana alternatif yang menekankan pandangan tradisionalnya mengenai penerapan prinsip penentuan nasib sendiri melalui referendum yang dipantau oleh PBB. Sejak Juni 2007, utusan pribadi SekJen PBB untuk Sahara Barat.
Peter van Walsum memulai negosiasi dengan para pihak untuk membahas kedua inisiatif di Amerika Serikat. Kemudian pada 2008, Dewan Keamanan bertemu dengan sifat tertutup untuk membahas mengenai kurangnya kemajuan dalam negosiasi. Peter van Walsum memberikan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa merdeka bukan pilihan yang realistis untuk Sahara Barat.
Dengan adanya pernyataan itu, pimpinan Front Polisario mengkritik keras Peter yang lebih pro ke Maroko. Pada 4 Agustus 2008, Presiden Arab Sahrawi, mengirimkan surat ke Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, yang mana menyatakan bahwa Peter telah mendiskualifikasi dirinya dari mediasi dengan para pihak.
Kemudian, SekJen PBB menunjuk diplomat AS, Christopher Ross untuk menjadi pengganti utusan khusus barunya di Sahara Barat karena memiliki pengalaman panjang di dunia Arab.
Hal ini disambut baik oleh pimpinan Front Polisario yang mendukung keterlibatan Amerika Serikat sebagai negara besar dalam menengahi solusi jangka panjang konflik di Sahara Barat.
Kelompok perdamaian yang dikirim PBB yakni MINURSO sampai saat ini masih melanjutkan misi perdamaian mereka di Sahara Barat. PBB melihat bahwa tujuan dari memperpanjang misi MINURSO di Sahara Barat dikatakan sangat penting untuk dapat memberikan keamanan di tengah situasi yang tidak pasti di wilayah tersebut. Dengan memperpanjang misi MINURSO PBB berupaya menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Sahara Barat yang masih menjadi wilayah konflik. (**)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan