Guno Bantah Terlibat Aktifitas Tambang Ilegal Teluk Kelabat Dalam

Bangka, Berita Merdeka Online –– Guno yang disebut-sebut koordinator tambang ilegal diperairan Teluk Kelabat Dalam, memberikan hak jawab terkait pemberitaan miring menyebutkan namanya.

Kepada tim media Beritamerdeka, Guno mengelak atas tuduhan yang dimuat pemberitaan beberapa media online tersebut. Jumat (17/02/23)sore

“Saya tidak terlibat tambang ilegal diperairan itu, saya mau ketemu langsung dengan nelayan yang menolak aktifitas itu.”ujar Guno saat memberikan hak jawab ke tim Beritamerdeka.

Lihat Juga:

Anak Kembar Asal Padang Panjang Lolos ke Al Azhar Mesir, Orang Tua Harap Dukungan Donatur

Sementara itu, Eeng yang disebut koordinator tambang ilegal belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi tim media Beritamerdeka Group.

Baca Juga Berita Sebelum Nya :
https://www.beritamerdekaonline.com/2023/02/tambang-illegal-di-laut-teluk-kelabat-dikoordinir-eeng-dan-guno-bikin-heboh-nelayan-ancam-bakar-ponton-jika-tak-dihentikan/

Sebelumnya diberitakan, Perwakilan Nelayan Pusuk dan Tuik menyampaikan penolakan keras terkait aktivitas tambang illegal yang beroperasi di zona tangkapan ikan nelayan.

Lihat Juga:

‎DP3AP2KB Provinsi Bengkulu Gencarkan Pencegahan TPPO di Seluma, Ajak Masyarakat Lindungi Perempuan dan Anak

Sikap penolakan tersebut disampaikan langsung oleh sesepuh nelayan Pusuk berinisial K kepada awak media. Jumat (17/02/2023)

“Kami sudah berulangkali mendatangi dan meminta pos pengamanan dikoordinir Eeng dan Guno untuk berhenti melakukan aktivitas tambang ilegal, tapi mereka hingga saat ini masih beroperasi.”ujar Sesepuh Nelayan inisial K.

Nelayan Pusuk menambahkan, bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap ponton penambang ilegal, jika aparat penegak Hukum (APH) tidak berani menertibkan.

Lihat Juga:

‎Usai Dilantik, Emil Reza Satyagraha Siap Bawa Gekrafs Seluma Majukan UMKM dan Produk Kreatif Daerah

“Kalau aparat tidak berani, jangan salahkan nelayan bertindak liar seperti membakar ponton penambang ilegal.”tegasnya dengan nada kecewa.

Dia juga membeberkan, sistem kegiatan itu dikenakan fee sebesar 30% pasir timah untuk koordinasi.

“Fee 30% pasir timah itu tidak tahu untuk apa, intinya nelayan tidak pernah terlibat aktifitas tambang ilegal itu. Kami menolak keras aktifitas tambang ilegal di zona tangkapan ikan Nelayan.”tegasnya. (SAF)