Heboh..!! Warga Luar Desa Rantau Lima Kapas Diduga Dijadikan Ajang Pungli Pajak PBB

Merangin jambi, beritamerdekaonline.com — Ahir-ahir ini masyarakat luar desa rantau lima kapas, kecamatan tiang pumpung kabupaten merangin provinsi jambi dihebohkan dengan adanya pungutan pajak PBB, yang di lakuan sejumlah orang desa rantau lima kapas dan mengatas namakan dari perangkat desa tersebut.

Pasalnya dari pungutan pajak PBB tersebut banyak menuai kejanggalan diantaranya,

(1) kuitansi yang di keluarkan dan di berikan kepada masyarakat sebagai tanda bukti pembayaran tidak seperti biasanya yang dari BPN,

Lihat Juga:

Herwan Antoni Minta Verifikasi Gerai Kopdes Merah Putih di Bengkulu Berintegritas

(2) Didalam kuitansi tersebut tidak ada setempel dari pemerintah desa,/ atau kepala desa.

(3) Pungutan pajak PBB tidak merata,/ atau pilih-pilih orang yang di pungutnya.

(4) Sedangkan tanah yang di pungut pajak tersebut belum ada sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional,(BPN).

Lihat Juga:

Kinerja APBN Bengkulu hingga September 2026 Tembus Rp11,28 Triliun, Zaid Burhan Ibrahim: Fundamental Ekonomi Masih Solid

Dari kejanggalan tersebut sehingga masyarakat yang merasa membayar,/ atau yang di pungut pajak merasah resah, penuh kejolak pertanya’an, sehingga beberapa warga bertanya kepada media ini,

Ditempat terpisah media ini mencoba mencari kebenaran informasi tersebut agar tidak menjadi isu-isu miring di kalangan masyarakat luas, sehingga media ini menghubungi ketua BPD Desa rantau lima kapas yang bernama Hendri, melalui via telpon WhatsApp pribadinya. Jum’at 8 september 2023.

Sa’at di tanya terkait pungutan pajak PBB yang diduga kuat dilakukan oknum pemerintahan desa rantau lima kapas, Hendri Terkejut dan kaget sebab menurutnya tidak ada wacana maupun musyawarah sebelumnya terkait pungutan pajak tersebut,

Lihat Juga:

Yosia Yodan Bawa Aspirasi Pengusaha Bengkulu ke Senayan, Dorong Putra Daerah Jadi Pelaku Ekonomi

“Mengenai pungutan pajak PBB yang diduga dilakukan oknum perangkat desa ratau lima kapas kepada masyarakat luar desa kami yang memiliki lahan,/ atau kebun, saya justru kaget dan tidak tau, kata Hendri,.

“Sebab seingat saya tidak ada musyawarah antara BPD dan pemerintahan desa terkait pembahasan pungutan pajak PBB, tambah Hendrik.

“Ya,, tentunya saya selaku ketua BPD kaget dan kalau memang benar ada pungutan pajak PBB seperti sampean bilang tadi, menurut saya laporkan saja ke pihak hukum, sebab itu sudah pungli, tutup Hendrik.

Penulis : Moh Basori