ACEH BARAT, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Barat Darmi, S.Pd.I, MA menghimbau kepada Guru ASN maupun Non ASN untuk bersikap Netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, sikap netralitas ini telah diatur dalam UU RI Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.
Darmi menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN ini akan diberikan sanksi moral maupun sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang hingga berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Selama proses tahapan Pemilu, guru harus berada di posisi netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis dengan mendukung calon tertentu apalagi berkampanye, tapi guru ASN dan Non ASN itu punya hak pilih pada hari pemungutan suara Pemilu 2024,” kata Darmi kepada Beritamerdekaonline.com, Jumat (15/12/2023).
Lanjutnya, apabila ditemui indikasi pelanggaran yang dilakukan guru ASN dan Non ASN tersebut tidak menutup kemungkinan adanya sanksi secara struktural maupun kedinasan, karena sebagai anggota PGRI maka ada kode etik yang mengikat, sebut Ketua PGRI Aceh Barat ini
Darmi meminta kepada seluruh guru ASN dan Non ASN agar selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan tahun 2024, oleh karena itu guru wajib mengedepankan netralitas dan harus fokus pada pemberian pelayanan pendidikan yang optimal dan berkualitas.imbuhnya
Untuk itu kata Darmi dirinya sangat berharap agar semua guru ASN dan Non ASN memahami dan melaksanakan semestinya, Pemilu biarkan berjalan sebagaimana mestinya dan guru fokus memberi pelayanan dibidang pendidikan, dikatakan Darmi bahwa guru ini punya kewajiban mengunakan hak pilih di hari Pemungutan suara saja.
Ketika disinggung bila ada oknum guru ASN dan Non ASN tidak netral dan terlibat politik praktis pada pemilu, Ketua PGRI Aceh Barat ini menyebutkan bahwa hal ini akan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), untuk diberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh guru ASN dan Non ASN.
Penulis : Almanudar
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan