Berita Merdeka Online, Redelong – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bener Meriah, Dailami melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab setempat, Ruslan Ramadhan S STP menyesalkan pernyataan salah seorang pejabat Pemkab Aceh Utara yang terkesan menuding terkait dengan penyebab banjir yang terjadi di kawasan pesisir timur Aceh, Senin ( 17/1/22)

Sebelumnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Aceh Utara, Hamdani mengeluarkan pernyataan di salah satu media jika Bupati Bener Meriah dan Gayo Lues telah membiarkan hutan di dataran tinggi rusak sehingga Aceh Utara setiap saat meneria kiriman air dan banjir.

“Pernyataan beliau cukup disayangkan. Tidak benar bupati membiarkan terjadinya kerusakan hutan di Bener Meriah. Pernyataan ini tidak berdasar yang kemudian dilayangkan ke ruang publik, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pemerintah daerah,” tegas Ruslan.

Pernyataan pejabat Pemkab Aceh Utara itu, sebut Ruslan, seakan-akan Bupati Bener Meriah tidak melarang pembalakan liar di Bener Meriah. “Padahal Pemkab Bener Meriah terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan Kepala KPH dalam menjaga hutan,” terangnya.

Ruslan menuturkan, jika secara tanggung jawab moril melindungi hutan untuk keberlangsungan alam selalu dilakukan oleh Pimpinan Bener Meriah. “Kita sadar bahwa hutan Bener Meriah merupakan salah satu sumber air dan oksigen di Aceh,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjutnya, sesuai Pasal 14 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa sudah ada pembagian urusan pemerintah. Dimana, bidang kehutanan menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten hanya pengelolaan taman hutan raya kabupaten.

“Merujuk regulasi tersebut, sangat keliru jika Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Utara memerintahkan Pemerintah Provinsi untuk menegur Bupati Bener Meriah dan Bupati Gayo lues,” lanjutnya.

Ruslan juga mempertanyakan, statement yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Utara, apakah mewakili bupati atau hanya opini pribadi.

“Perlu ada klarifikasi dari beliau, karena opini yang disampaikan dapat membuat citra buruk bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang memberikan informasi dengan tidak disertai data yang akurat dan tuduhan kepada pejabat publik,” pintanya.

Ruslan meyakini, jika unsur pimpinan Kabupaten Aceh Utara dapat meluruskan statement Kabag Protokol ini, karena sejauh ini segala permasalahan antar kabupaten tetangga, termasuk dengan Aceh Utara, Pemerintah Bener Meriah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan mengedepankan etika Pemerintahan untuk berkoordinasi dalam memecahkan masalah bersama.

“Sebagai informasi, bahwa sebagian besar hutan bener meriah yang berbatasan dengan Aceh utara tidak dapat diakses dengan kendaraan roda empat dan roda dua, tetapi hanya dapat di akses dari kabupaten Aceh Utara. Kita berharap Kabag Protokol Aceh utara dapat turun kelapangan agar tidak menyampaikan informasi yang keliru,” pungkasnya. (Man)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.