YOGYAKARTA, BERITA MERDEKA Online – Maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menimbulkan adanya fenomena gap gender. Kondisi dimana adanya perasaan superioritas dan lebih besarnya kekuatan antara satu gender ke gender yang lain yang kemudian menciptakan adanya kesenjangan. Hal lain juga disebabkan kan karena adanya pemikiran dan adat serta norma-norma sosial yang masih kental di masyarakat seperti adanya pepatah Jawa bahwa perempuan memang hanya bertugassebatas“masak, manak, macak”. Hal ini membuat pergerakan dan potensi perempuan terhalangi. Keterbatasan kesetaraan perempuan dalam karir dan peran politik masih tergolong minim. Kekerasan yang terjadi perempuan dan anak tidak akan terjadi ketika perempuan dan anak di rendahkan atau ditaruh posisinya dibawah gender lain. Padahal, lebih dari itu perempuan mampu berperan, menyuarakan pendapat, memimpin dan bahkan memberikan sebuah perubahan.
Catatan akhir di Oktober 2023, terdapat 217 kasus kekerasan perempuan dan anak yang diterima SIGA ( Sistem Informasi Gender Dan Anak) Kota Yogyakarta. Kasus yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta di UPT PPA sebanyak 23 kasus khusus di bulan Oktober tahun ini. Untuk jumlah korban kekerasan dari segi jenis kelamin, sebanyak 25 orang yang korbannya laki-laki dan 143 orang untuk korban perempuan, sejak Januari hingga Oktober tahun ini.
Menanggapi itu, Kader Perempuan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta, R Kussudarini memberikan dukungannya kepada pemerintah, untuk mengatasi permasalahan atau kasus kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak.
“Sebagai seorang perempuan dan sekaligus seorang ibu, saya mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah, untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata R Kussudarini yang juga Calon Legislatif Kota Yogyakarta Dapil 1, nomor urut 6 itu, Kamis (21/12/2023).
Menurutnya, tak ada ruang di dunia ini untuk kekerasan, terlebih lagi kekerasan terhadap perempuan. Semua perempuan berhak merasakan rasa aman dan dihargai.
“Kita semua harus berdiri bersama untuk melawan ini. Tidak peduli sekecil apa pun, jika kamu melihat tindakan tidak adil terjadi, jangan ragu untuk angkat suara!.”
“Jangan biarkan diam menjadi norma, karena perempuan juga punya hak yang sama untuk hidup, berkreasi, dan bebas tanpa rasa takut. Mari kita dukung satu sama lain dan berjuang untuk dunia yang lebih baik dan adil,” ungkap Kussudarini.
Kussudarini juga mendukung pihak penegak hukum, untuk memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan, dan memberikan sangsi tegas bagi pelakunya.
“Jika bisa pelaku dihukum seberat-beratnya, sebagai efek jera. Secara pribadi, saya mendukung upaya hukum dan penegakannya, agar korban mendapatkan kepastian hukum,” pungkasnya.
Seperti diketahui, hingga periode Oktober 2023, terdapat 217 kasus kekerasan perempuan dan anak yang diterima SIGA ( Sistem Informasi Gender Dan Anak) Kita Yogyakarta. Sedangkan kasus yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta di UPT PPA sebanyak 23 kasus khusus di bulan Oktober tahun ini.
Untuk jumlah korban kekerasan dari segi jenis kelamin, sebanyak 25 orang yang korbannya laki-laki dan 143 orang untuk korban perempuan, sejak Januari hingga Oktober tahun ini.
“Untuk jumlah kasus tersebut masih hingga bulan Oktober tahun 2023, belum termasuk bulan November sampai Desember,” kata Plt DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Sarmin saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2023) siang.
Kasus kekerasan perempuan dan anak juga dimonitoring pihaknya, terhadap kejadian berulang, baru dan rujukan. Untuk jumlah kasus berulang sebanyak 3 kasus, untuk kasus baru sebanyak 128 kasus dan rujukan sebanyak 37 kasus.
“Dari antara kasus tersebut ada kasus yang dilanjutkan ke ranah hukum. Dengan pendampingan kita, kasus yang tidak bisa diselesaikan di UPT kita, maka ada yang meminta permasalahannya dilanjutkan ke hukum,” ungkap Sarmin.
“Kemungkinan kasusnya berulang terjadi, sehingga penegakan hukum dibutuhkan untuk efek jera,” sambungnya.
Soal Tempat Kejadian Perkara atau TKP, Sarmin menerangkan kejadian kekerasan terbanyak terjadi di rumah pelaku, dan tempat umum.
“Data kekerasan berdasarkan tempat kejadian terbanyak di rumah pelaku, ada 86 kasus dan tempat umum sebanyak 43 kasus. Di sekolah juga ada yang terjadi kasus ini, sebanyak 14 kasus dan di rumah korban sendiri sebanyak 11 kasus.”
“Dan ada lokasi kejadian di tempat wisata dan hotel, jumlahnya 14 kasus,” papar Plt DP3AP2KB.
Kasus kekerasan yang dialami korban seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan trafficking.
“Korban paling banyak mengalami kekerasan bentuk psikis, sebanyak 80 kasus, terdiri dari korban perempuan sebanyak 59 orang dan 21 orang yang laki-laki. Untuk kekerasan bentuk fisik, korban perempuan mendominasi sebanyak 36 orang dan 4 orang korban laki-laki,” kata Sarmin.
“Pencabulan atau perkosaan, dari data kita adalah korban perempuan sebanyak 16 kasus dan pelecehan seksual sebanyak 19 orang”.
“Untuk kasus Trafficking, korbannya sebanyak 13 orang,” beber Sarmin.
Keseluruhan kasus kekerasan perempuan dan anak ditangani dengan pelayanan psikologi, hukum, informasi, dan konsultasi. Para korban yang trauma dan lari dari rumahnya, pemerintah memberikan perlindungan dan perhatian khusus.
“Ada korban yang misalkan melarikan diri dari rumahnya karena kasus kekerasan, untuk keamanan dan kenyamanan kita tampung di Rumah Aman. Fasilitas kita sediakan seperti pakaian pengganti dan layanan lainnya,” pungkas Sarmin. (TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan