Medan, BeritaMerdekaOnline.com — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir dan longsor, Senin (12/1/2026). Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, pendanaan, serta pelaksanaan pemulihan pascabencana agar berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan.
Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Prof. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda Sumut, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan dasar, infrastruktur vital, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memaparkan kesiapan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi. Anggaran tersebut diprioritaskan pada lima sektor utama, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan publik sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
Pemerintah Kabupaten Asahan turut ambil bagian dalam rakor tersebut. Bupati Asahan Taufik Zainal Arifin, S.Sos., M.Si. hadir langsung sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Kehadiran tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Pemkab Asahan untuk memperkuat koordinasi, penyediaan dan pemutakhiran data, serta pelaksanaan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
Bupati Asahan menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah dicabut. Pendampingan tersebut meliputi penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.
Rakor ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah sepakat merumuskan langkah-langkah percepatan pemulihan bagi wilayah yang masih membutuhkan penanganan lanjutan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal. (DA)
Tinggalkan Balasan