Kemendikdasmen Terbitkan SE No. 1/2026, Sekolah Terdampak Bencana Diberi Fleksibilitas Pembelajaran

Jakarta, Beritamerdekaonline.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Kebijakan ini menjadi pedoman nasional agar layanan pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan warga sekolah.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala daerah, dinas pendidikan, dan seluruh kepala satuan pendidikan di Indonesia, sebagai respons atas meningkatnya risiko gangguan pembelajaran akibat bencana alam di berbagai wilayah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan harus dijaga, namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera: Terdakwa Sebut Data Laptop Berubah dan Buku Besar Bukan Miliknya

“Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana. Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama,” ujar Abdul Mu’ti, Selasa (6/1/2026).

Melalui SE tersebut, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan model pembelajaran sesuai tingkat dampak bencana di wilayah masing-masing.

Lihat Juga:

‎Reses DPRD Provinsi Bengkulu Berlian Utama Harta Serap Aspirasi Warga Bengkulu Tengah, Guru TPQ dan Insentif Perangkat Desa serta BPJS Jadi Sorotan

Kemendikdasmen menetapkan sejumlah ketentuan penting, antara lain bahwa sekolah tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun diperbolehkan melakukan penyesuaian mandiri dengan memprioritaskan materi esensial seperti dukungan psikososial, kesehatan dan keselamatan diri, mitigasi bencana, literasi, serta numerasi.

Metode pembelajaran juga dapat disesuaikan, mulai dari tatap muka terbatas, pembelajaran mandiri, hingga penggunaan bahan ajar kontekstual sesuai kondisi pascabencana dan ketersediaan sarana prasarana.

Dalam aspek penilaian, Kemendikdasmen menekankan bahwa asesmen tidak boleh membebani peserta didik. Penilaian difokuskan pada kehadiran, keamanan, kenyamanan murid, serta dilakukan secara sederhana dan fleksibel. Sekolah tidak diwajibkan menuntaskan seluruh capaian pembelajaran sebagai syarat kenaikan kelas atau kelulusan.

Lihat Juga:

HUT IWO ke-14 di Bengkulu Usung Aksi Sosial, Kominfotik Dorong Cek Kesehatan Gratis, Donor Darah dan Dukung Program Bantu Rakyat

Bentuk ujian pun dapat bervariasi, mulai dari portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi agar pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi darurat, sekaligus melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, inklusif, dan bermakna meskipun berada dalam situasi bencana. (Red)