Bandung, BeritaMerdekaOnline.com — Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Media as Soft Power Diplomacy” di Bandung, Jawa Barat, pada 10–11 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan media nasional, akademisi, dan organisasi profesi wartawan, termasuk Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Dwi Christianto dan Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, yang mewakili IWO dalam forum strategis tersebut.
FGD hari pertama fokus pada interaksi antara Kemlu, perwakilan RI di luar negeri, Dewan Pers, dan Litbang Kompas. Hari kedua melibatkan lebih luas ekosistem media, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI serta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Dari media penyiaran publik hadir Kantor Berita Antara, RRI, TVRI, dan TVRI World, serta organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Sementara organisasi media diwakili oleh Asosiasi TV Swasta Indonesia, PRSNI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Ikatan Media Online (IMO), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Turut hadir pula akademisi dari IPB, Litbang Kompas, Perhumas, dan komunitas diplomasi muda SiPalingHI, yang menyoroti peran media dalam membangun citra bangsa di kancah global.
Direktur Jenderal IDP Kemlu Heru Hartanto Subolo menegaskan pentingnya penguatan media nasional sebagai bagian dari diplomasi lunak (soft power diplomacy). Ia menyebut, di era hyperconnected, arus informasi tanpa batas dapat menimbulkan misinformasi dan disinformasi yang merusak citra Indonesia di dunia internasional.
“Algoritma media sosial lebih mengedepankan engagement daripada akurasi. Karena itu, media nasional harus tampil sebagai penyeimbang dan sumber informasi yang kredibel,” ujar Heru.
Heru juga mengutip Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum yang menempatkan disinformasi sebagai ancaman global keempat terbesar setelah perang, bencana alam, dan ketegangan geo-ekonomi.
“Disinformasi memperlebar jurang perbedaan dan menurunkan kepercayaan publik, termasuk terhadap citra Indonesia di luar negeri. Ini yang harus kita cegah bersama,” tambahnya.
Ketua Umum IWO Dwi Christianto dalam sesi diskusi menegaskan bahwa IWO memiliki kekuatan ekosistem media digital yang mampu melakukan kerja kolaboratif secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Ketika satu berita ditayangkan di ekosistem media online IWO, kami bergerak serentak dengan teknik SEO dan keserempakan. Cara ini membuat isu soft power diplomacy terbaca oleh algoritma global,” ungkap Dwi.
Sementara Sekjen IWO Telly Nathalia menambahkan bahwa IWO telah aktif dalam diplomasi global, seperti menjadi perwakilan jurnalis Indonesia di Astana Think Thank Forum 2025 di Kazakhstan dan ASEAN Media Forum 2025 di Malaysia.
“Kami berupaya berbagi pengalaman nano power diplomacy sebagai bagian dari kontribusi nyata pers Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.
Praktisi pers dan mantan pejabat komunikasi publik Usman Kansong bersama jurnalis senior Prita Laura turut hadir sebagai narasumber. Mereka menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor–antara pemerintah, media, dan akademisi–untuk memperkuat diplomasi informasi Indonesia di era digital.
Melalui FGD ini, Kemlu RI menegaskan komitmennya memperkuat peran media nasional dalam diplomasi publik dan menjadikan pers Indonesia garda depan citra positif bangsa di kancah global. (PP-IWO)
Editor: Redaksi
Tinggalkan Balasan