Kabupaten Asahan, Beritamerdekaonlinecom: Jalan rusak dan berlubang terus menjadi perhatian lantaran tak kunjung diperbaiki percuma ada dana perawatan dan pemeliharaan dan diketahui ratusan milyar anggaran APBD dan APBN di gelontorkan untuk Dinas PUTR Kabupaten Asahan namun diduga ada indikasi-indikasi korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan. Hampir seluruh jalan protokol di Pusat Kota Kisaran Kabupaten Asahan banyak ditemukan jalan rusak dan berlubang antara lain , di Jalan Singa Mangaraja, Cokroaminoto, Diponegoro dan Imam Bonjol.
Kondisi jalan berlubang ini makin memprihatinkan, bahkan bisa membahayakan pengendara. Padahal, ruas jalan ini kerap jadi perlintasan warga menuju ke sejumlah lokasi di wilayah hukum Kabupaten Asahan.
Dijelaskan, Minggu.(16/06/2024), Dodi Antoni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (KETUM DPP LSM GEMMAKO ASAHAN/SUMUT). Sedih rasanya ketika kita melihat jalan di Kota Kisaran yang diketahui pusat kota hanya beberapa kilo meter untuk dilintasi masyarakat, namun banyak lubang pula. Sering lah ada yang jatuh, apalagi waktu hujan jalan tergenang sungguh sangat para di lokasi simpang Sibogat dan simpang imam Bonjol.
” Seharusnya kesadaran Kepala Dinas PUTR Kabupaten Asahan menjadikan motivasi bijaksana dalam pengajuan mengelola dan menata jalan sebaik mungkin karena setahun yang lalu negara dirugikan 11 Milyar lebih akibat kecelakaan dalam berlalu lintas”, katanya.
Lanjutnya, Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk berhati-hati saat melintas di depan tugu Bank Sumut karena ada 3 titik lubang cukup lumayan dalam diketahui bahwa kondisi tersebut sudah berlarut lama seperti pembiaran dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan karena masyarakat tidak banyak tahu tentang Undang -Undang apabila terjadi kecelakaan di Jalan akan mendapatkan kompensasi uang atau ganti rugi. Jika terjadi kecelakaan di jalan kabupaten maka yang harus bertanggung jawab adalah bupati dan jika terjadi kecelakaan di jalan provinsi maka minta pertanggung jawaban dari gubernur apabila masyarakat tidak cakap hukum minta bantuan dari LBH atau Pengacara yang handal agar tidak di bodohi oleh oknum-oknum jahanam di Pemkab,”. Jelasnya.
Ditambahkannya, Selain jalan rusak, banjir masih menjadi momok kekhawatiran tingkat tinggi di wilayah hukum Kabupaten Asahan. Karena pada saat hujan dengan intensitas sedang hingga deras, mayoritas jalan di Kota Kota Kisaran terendam banjir hanya dalam waktu sekitar 1 atau 2 jam apabila Bapak Presiden Joko Widodo sudah menghimbau akan ada bencana/bahaya terkait iklim sedang tidak baik”, cetusnya.
(Red/Tim).
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



Tinggalkan Balasan