PANGKALAN BUN, Beritamerdekaonline.com – Sempat menghangat di beberapa hari yang lalu tentang polemik antara 7 asosiasi di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) VS Kadis PUPR Kobar.
Menurut ketua Gapensi Konar, H. Arif Asrofi, sesaat sebelum acara konferensi pers di buka, bahwa sesungguhnya keadaan sudah mencair. “Alhamdulillah, keinginan kita agar permasalahan ini tidak menemui jalan buntu tercapai. Intinya kadis PU mau membuka akses untuk para rekanan koordinasi ke depannya,” Ujar ketua Gapensi ini. Senin (14/19/2020) Kemarin, di aula kantor Dinas PUPR, yang dihadiri oleh sekretaris daerah (Sekda) Pemda Kobar dan ketua-ketua dari 5 asosiasi penyedia jasa/ kontraktor ini dibuka.

Dikatakan Sekda Kobar, H. Suyanto, SH, MH, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bupati Hj. Nur Hidayah, konferensi pers ini adalah sebagai tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya antara Kadis PUPR, Juni Gultom dengan rekan – rekan asosiasi.
“Pada prinsipnya adalah dalam demokrasi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Satu hal yang perlu saya sampaikan, atas nama Kepala Daerah bahwa, pada tanggal 11 September 2020, bahwa pertemuan antara para perwakilan asosiasi dengan Kadis PUPR itu sudah disepakati beberapa hal yang nanti disampaikan oleh perwakilan asosiasi penyedia jasa konstruksi,” ucap Sekda.
Menurut Ketua Gapensi Kobar, H. Arif Asrofi mengatakan, dirinya mewakili rekanan-rekanan asosiasi, dan menjelaskan bahwa antara para asosiasi dan Juni Gultom sudah saling memaafkan.
“Saya selaku ketua dari salah satu asosiasi jasa konstruksi dipercaya untuk mewakili rekan-rekan asosiasi yang lain, dalam menyampaikan beberapa hal yang sudah termuat dalam press rilis dan nanti akan dibagikan,” katanya.
“Kita semua sudah tahu, dari berita yang beredar beberapa hari ini dengan niat baik serta komunikasi yang intensif dan tentunya, kami dari asosiasi sepakat mencari jalan kebaikan, agar keinginan yang selama ini punya semangat berkontribusi membangun di kabupaten Kotawaringin Barat ini bisa berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Jumat malam (11/092020), ia telah melakukan audiensi dengar pendapat untuk mencari kebuntuan komunikasi yang selama ini, disebut dengan kesalahpahaman ataupun yang mana pada saat malam itu telah terurai dan mencair.
Secara terbuka ketua ketua asosiasi dan pengurus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi permasalahan.
“Alhamdulillah pada malam itu audensi yang kita laksanakan dan dihadiri oleh bapak Asisten serta pak Kadis Dinas Kesehatan, dapat mengakhiri polemik yang berkembang di beberapa hari terakhir ini,” Ujar H. Arif.
Press rilis yang disampaikan tersebut memuat :
Pada hari ini Senin, tanggal 14 September 2020, para kontraktor jasa konstruksi yang tergabung di lima asosiasi bersama Kepala Dinas PUPR kabupaten Kotawaringin Barat.
Menyampaikan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.00 WIB. Mengadakan audesi yang bertempat di hotel Arsela, dan menghasilkan empat kesepakatan, yaitu :
1. Kedua belah pihak saling memberikan masukan untuk perbaikan dan sinergiritas antara Dinas PUPR dengan mitra kerja;
2. Disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR kabupaten Kotawaringin Barat, untuk memperbaiki pola layanan di kantor Dinas PUPR kabupaten Kotawaringin barat;
3. Sepakat untuk bersama-sama menghentikan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak dengan saling memaafkan;
4. Sepakat untuk menjaga hubungan kemitraan antara kontraktor dengan Dinas PUPR kabupaten Kotawaringin Barat, sepakat membangun komunikasi yang sejuk dan profesional, sepakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam semangat mendukung pembangunan di kabupaten Kotawaringin Barat agar suasana tetap kondusif.
Dengan adanya beberapa poin kesepakatan ini, Pemda Kobar seakan berharap, image Pembatasan Pelayanan publik trrhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemda Kobar melalui Kadis PUPR nya selama ini dapat berangsur hilang.
Padahal, di beberapa hari terakhir ini melalui berita yang beredar, sudah banyak menuwai sorotan dari beberapa kalangan Aktivis LSM Kalteng, tentunya menyoroti polemik yang sangat langka terjadi ini.
Terpisah, salah satunya, aktivis Kalteng, Audy Valent, selaku Ketua Umum DPP LSM BONGKAR, Selasa (15/9/2020), mengatakan, masalah ini memang sangat langka, jika cuman satu asosiasi atau dua asosiasi kemungkinan masih dianggap wajar, tapi ini di berita yang beredar awal ada 7 asosiasi dijelaskan sangat tidak setuju tentang karo ganan kadis PU itu.
“Ini berarti sudah terlalu parah cacatnya di mata publik, dan itu dapat dilihat dari realitanya nanti, jika Pemda Kobar masih mempertahankan Kadis PU itu, yah dalam tanda “bisa saja publik menduga, bahwa tindakan kadis PU itu memang sudah diseting oleh Bupatinya atau restu dari Pemda setempat.” Imbuh Audy, saat di hub melalui via seluler.
Masih banyak lagi yang menyoroti hal ini, namun tinggal masing-maaing individu dan kalangan lagi dalam mengaplikasikan selanjutnya. (Yud)
Penulis : Yud
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan