Asahan, Beritamerdekaonlione.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi kedua mereka di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan pada Senin, 2 September 2024. Aksi ini dipimpin oleh dua organisasi utama, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK) dan Tuntutan Masyarakat Peduli Asahan (TUMPAS). Mereka datang dengan satu tujuan utama: menuntut transparansi anggaran dan akuntabilitas dari kepala dinas yang dianggap tidak bertanggung jawab.
Dalam aksinya, para demonstran membawa berbagai tuntutan yang fokus pada transparansi pengeluaran anggaran tahun 2023. Ketua DPP GEMPAK, Alamsyah Siregar, menyuarakan kekecewaan atas sikap kepala dinas yang menurutnya tidak kooperatif dalam merespons permintaan data terkait pengeluaran APBD. Aksi pertama mereka yang digelar sebelumnya tidak membuahkan hasil, dan kini mereka kembali dengan tuntutan yang lebih tegas.
“Kami meminta bukti pengeluaran anggaran APBD Tahun 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Asahan. Sampai saat ini, tidak ada jawaban yang memuaskan dari kepala dinas. Ini membuat kami merasa bahwa kepala dinas seolah kebal hukum,” ungkap Alamsyah kepada awak media yang hadir di lokasi.
Tuntutan yang diajukan oleh koalisi tersebut mencakup empat pos anggaran penting yang dianggap mencurigakan, yakni:
1. Belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp 31.284.000.
2. Biaya pemeliharaan angkutan senilai Rp 56.920.000.
3. Belanja untuk kegiatan kantor dan peralatan sebesar Rp 59.741.500.
4. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 42.199.500.
Keempat pos anggaran ini dianggap perlu dijelaskan secara rinci, mengingat jumlahnya yang cukup besar dan belum adanya keterbukaan informasi dari pihak dinas terkait.
Kekecewaan para demonstran semakin memuncak saat tidak ada tanggapan yang memadai dari kepala dinas. Ketua DPP TUMPAS, Toni Caniago, bahkan sampai membakar ban bekas sebagai bentuk protes keras terhadap ketidakpedulian pejabat yang bersangkutan. Menurut Toni, aksi ini tidak akan berhenti di sini. Mereka berjanji untuk terus melakukan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami akan terus melakukan aksi, berapa kali pun diperlukan. Kami merasa kepala dinas kebal hukum dan tidak peduli terhadap permintaan kami,” tegas Toni di tengah aksi yang semakin memanas.
Meski kepala dinas tidak memberikan jawaban langsung, seorang pejabat dari Dinas Tenaga Kerja, yang merupakan Kepala Bidang Pendapatan, akhirnya keluar untuk menemui para demonstran. Namun, tanggapannya justru memperkeruh suasana. Menurutnya, laporan anggaran tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak perlu lagi dijawab oleh pihak dinas.
Pernyataan tersebut segera dipertanyakan oleh ketua GEMPAK dan TUMPAS. Mereka menuntut kejelasan mengenai kapan dan bagaimana pemeriksaan tersebut dilakukan. Namun, jawaban yang diberikan dinilai tidak memuaskan dan terkesan plin-plan. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan koalisi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran di dinas tersebut.
Setelah merasa tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari Dinas Tenaga Kerja, para demonstran melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Asahan. Sayangnya, upaya ini juga tidak membuahkan hasil. Tidak ada pejabat yang keluar untuk menemui mereka, meskipun massa sudah menunggu di lokasi. Ketiadaan tanggapan dari pihak bupati semakin memicu kemarahan para demonstran.
“Kami akan melanjutkan aksi ini ke jilid ketiga,” seru kedua ketua koalisi, Alamsyah dan Toni, di hadapan para massa yang berkumpul.
Aksi kedua yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan diam ketika melihat ada indikasi penyelewengan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hak publik yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Kegagalan kepala dinas untuk memberikan penjelasan yang memadai hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
GEMPAK dan TUMPAS berjanji untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang. Mereka juga menegaskan bahwa aksi jilid ketiga akan lebih besar dan lebih terkoordinasi, melibatkan lebih banyak elemen masyarakat yang peduli dengan masalah ini. (Dodi Antoni)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan