Asahan, Beritamerdekaonline.com – Ketua Umum DPP Perkumpulan Masyarakat Asahan Indonesia (PERMASI), Muhammad Seto Lubis, dengan tegas menyampaikan kritiknya terhadap tindakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Asahan, Suheri dari Fraksi Gerindra. Kritik ini disampaikan setelah beredarnya video viral yang menunjukkan Suheri dalam sebuah acara arak-arakan, di mana ia tampak menaiki tubuh manusia yang berpakaian layaknya unta.
Seto menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua yang mengedepankan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ia menilai bahwa sebagai pejabat negara, anggota DPRD seharusnya menjadi teladan dalam menjaga norma-norma yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan, bukan justru melakukan tindakan yang mencerminkan arogansi dan penghinaan terhadap martabat manusia.
“Kami sangat menyayangkan arak-arakan yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan, yang menaiki tubuh manusia walaupun berkostum seperti unta. Tindakan ini jelas mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan dalam Pancasila,” ujar Seto kepada awak media pada tanggal 10 September 2024.
Seto mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan tersebut, karena hal itu mengingatkan pada praktik perbudakan yang sangat tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang wakil rakyat. Menurutnya, tindakan semacam ini merendahkan martabat manusia dan sama sekali tidak mencerminkan sikap beradab yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik.
“Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, tindakan seperti ini jelas tidak dapat diterima. Walaupun yang diperlakukan seperti unta itu simpatisannya, tetap saja, ini merupakan simbol penindasan terhadap kemanusiaan. Seorang wakil rakyat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegas Seto.
PERMASI, melalui Seto Lubis, mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Asahan untuk memberikan sanksi tegas kepada Suheri atas tindakan yang dinilai tidak pantas tersebut. Menurut Seto, BKD memiliki peran penting dalam menegakkan etika dan menjaga nama baik lembaga legislatif.
“Kami berharap BKD segera mengambil tindakan tegas. Tindakan ini mencerminkan arogansi seorang pejabat yang seharusnya justru menjadi teladan bagi rakyat. Jika BKD tidak memberikan sanksi yang jelas, kami siap melakukan aksi damai untuk menuntut keadilan terkait hal ini,” ujar Seto dengan lantang.
Lebih lanjut, Seto menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus menunjukkan keteladanan dan sikap yang mencerminkan moralitas tinggi. Tindakan arak-arakan yang dinilai glamor dan tidak pantas ini, menurutnya, merusak citra legislatif dan mencederai nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung oleh seorang pejabat.
“Sebagai wakil rakyat, Suheri seharusnya menunjukkan sikap yang lebih bijak dan menghormati konstituennya. Bukannya melakukan arak-arakan yang terkesan sombong dan merendahkan martabat manusia. Ini adalah sikap yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan harus diberikan sanksi tegas,” tambah Seto.
Seto juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kinerja Suheri dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Menurutnya, jika di awal jabatan saja sudah memperlihatkan sikap yang arogan, maka besar kemungkinan ke depan akan sulit bagi Suheri untuk menjalankan amanah rakyat dengan baik.
“Kami khawatir jika perilaku seperti ini dibiarkan, maka akan berdampak pada kinerjanya sebagai wakil rakyat. Sikap arogan yang ditunjukkan dalam arak-arakan ini bisa mencerminkan bagaimana ia akan menjalankan tugasnya ke depan. Rakyat membutuhkan wakil yang peduli, bukan yang justru merendahkan mereka,” ungkap Seto.
Dalam penutup keterangannya, Seto menyoroti betapa tindakan ini sangat menyedihkan dan menyayat hati, terutama bagi mereka yang merasa martabatnya direndahkan. Ia berharap agar BKD dan pihak terkait benar-benar mengambil langkah yang tegas untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
“Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan keluarga atau kerabat orang yang diperlakukan seperti itu, hanya untuk menjadi bagian dari sebuah arak-arakan. Tentu hal ini sangat menyedihkan dan harus dihindari. Tindakan ini jelas melecehkan hak asasi manusia dan tidak dapat diterima,” ujarnya dengan nada prihatin.
Seto menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Suheri tidak hanya melanggar etika sebagai pejabat publik, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat setiap individu, terutama oleh seorang pejabat yang dipilih untuk mewakili rakyat.
“Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia. Kita harus memastikan bahwa setiap wakil rakyat menghormati HAM dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas Seto. (Dodi Antoni)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan