Jakarta, Berita Merdeka Online — Bahwa hari ini kami datang ke Kantor KOMNAS HAM RI untuk mencari keadilan terkait tindakan salah tangkap terhadap Saudara Mujiharto yang dilakukan oleh Unit 1 Reskrim Polres Lamongan.

Kami melaporkan adanya pelanggaran HAM terkait penangkapan, penahanan & penetapan tersangka terhadap Mujiharto yang bukan pelaku tindak pidana, melainkan korban salah tangkap oleh Unit 1 Polres Lamongan.

ADAPUN PELANGGARAN HAM SALAH TANGKAP TERHADAP MUJIHARTO YANG DILAKUKAN OLEH UNIT 1 REKSRIM POLRES LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Mujiharto ditahan dan ditangkap oleh Unit 1 Reskrim Polres Lamongan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai saat ini;

2. Bahwa keterangan Mujiharto dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah dijelaskan bukan pelaku yang dituduhkan dengan menerangkan pada saat itu tidak ada di TKP, keterangan Mujiharto diperjelas oleh Saksi Yanuar Rachman & Muhammad Windul Rizaloi dalam Berita Acara Pemeriksaan. Akan tetapi tindakan Polres Lamongan Unit 1 justru memaksa dan mengancam 2 (dua) orang saksi tersebut juga akan ditahan karena keterangannya “Mujiharto bukan pelakunya & tidak ada terlihat di TKP”

3. Bahwa salah satu penyidik yang bernama AIPTU R. EDHY PRAYOGO, S.H., NRP 79120089 (PENYIDIK PEMBANTU) memaksa Mujiharto untuk mengaku sebagai Pelaku tindak pidana juga mengancam Yanuar Rachman & Muhammad Windul Rizaloi sebagai saksi fakta untuk ditahan;

4. Bahwa sejak tanggal 19 – 21 Agustus 2023 Mujiharto di tahan di Polres Lamongan, lalu sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai saat ini dipindahkan tahanan ke Polda Jawa Timur tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga bahkan saat ingin berkunjung ke Polda Jawa Timur pihak keluarga di persulit untuk membesuk;

5. AIPTU R. EDHY PRAYOGO, S.H., NRP 79120089 (PENYIDIK PEMBANTU) BERTUGAS DI POLSEK LAMONGAN KOTA SEBAGAI PANIT II INTELKAM & BERTUGAS JUGA DI POLRES LAMONGAN SEBAGAI PENYIDIK PEMBANTU YANG JUGA MENANGKAP TANPA ALAT BUKTI PERMULAAN TERHADAP MUJIHARTO

Adapun tuntutan kami atas salah tangkap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar menindaklanjuti dan melakukan proses hukum terhadap oknum – oknum polri yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah dan jabatan profesinya atas tindakan salah tangkap terhadap Mujiharto yang telah melanggar Hak Asasi Manusia terkait Penghukuman, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanuasiaannya yang ditangkap, ditahan, dipaksa secara sewenang – wenang oleh oknum penyidik unit 1 polres lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Oleh karena itu demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Peraturan yang berlaku maka atas nama Hukum berdasarkan Keadilan maka Mujiharto harus dibebaskan & dikeluarkan dari tahanan karena bukan pelaku tindak pidana. (*) 


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.