Busel, beritamerdekaonline.com – Mantan Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani, akhirnya divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor Kendari pada Kamis (13/6/2024). Vonis ini terkait dengan kasus korupsi dalam penggunaan anggaran untuk belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan bandara kargo di Kabupaten Buton Selatan tahun 2020. Sidang putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arya Putra Negara K., S.H., M.H., dengan anggota Muhammad Rutabuz A., S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H.
Kasus ini telah menyita perhatian publik karena melibatkan proses panjang dari pengungkapan hingga peradilan, yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Mulai dari dugaan upaya untuk mengamankan kasus, hingga konflik terbuka dalam proses penyidikan, termasuk pemecatan dan mutasi Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, yang disangkakan terlibat dalam pemerasan. Selain itu, muncul pula isu ancaman kekerasan dan intimidasi, bahkan penyerangan terhadap seorang wartawan yang meliput kasus korupsi di Bandara Kargo Buton Selatan.
Keberhasilan dalam mengungkap kasus ini, menurut Ledrik Victor Mesak Takaendengan, adalah hasil dari komitmen dan kerja keras bersama timnya. “Kami berkomitmen untuk menjalankan keadilan dan memberantas korupsi demi kepentingan masyarakat Buton Selatan. Ini adalah bukti nyata bahwa hukum harus tajam tidak hanya ke bawah, tetapi juga ke atas,” tegas Ledrik.
Ledrik juga menekankan bahwa peran Kejaksaan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi. “Tidak ada yang kebal hukum. Baik itu pejabat, pengusaha, atau siapa pun, jika terlibat dalam korupsi, mereka akan dihadapkan pada tindakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Pengungkapan kasus ini juga menggambarkan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat terkait penderitaan akibat praktik korupsi yang merajalela. Ledrik menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan doa selama proses penegakan hukum ini berlangsung, termasuk masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan organisasi lainnya.
“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersatu dan bersinergi dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan di Buton Selatan,” kata Ledrik.
Selain La Ode Arusani, empat terdakwa lainnya juga dijatuhi vonis berdasarkan perannya masing-masing dalam kasus ini. Ahmad Ede dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, Endang Siwi Handayani 6 tahun penjara, Abdul Rahman 4 tahun penjara, dan Erik Octora Hibali 1 tahun 2 bulan penjara.
Dalam proses penuntutan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton menjerat La Ode Arusani dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Demi keadilan, Arusani dituntut hukuman penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp403.247.000.
Kasus ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Harapannya, putusan ini tidak hanya menjadi penutup kasus, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak terjerat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan