JAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Kekesalan dan geram terhadap armada-armada angkutan Batubara yang melintas dan melebihi tonase di Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera, membuat beberapa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan, bersama Aktivis OKU kembali menggelaraksi demo, sebagai bentuk protes. Selain berdem, massa juga menyampaikan laporan resminya, ke Mabes Polri. Aksi damai digelar di depan Kantor Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta, Kamis (23/11/2023) sekira pukul 10.00 WIB.
Dalam orasi massa, peserta aksi meminta dan mendesak kepada Kapolri, untuk melakukan penangkapan dan tindakan terhadap armada – armada angkutan Batubara, yang diduga ilegal dan diduga juga sebagai penyebab kerusakan jalan Nasional di lintas tengah sumatera, yang ada di Sumsel dan Lampung.
“Jalan mengalami kerusakan, apalagi armada – armada angkutan Batubara tersebut jelas – jelas telah melanggar undang – undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan dan peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral Batubara, yang mengatur tentang izin produksi serta pengangkutan batubara,” kata Koordinator Aksi, Antoni.
Dalam aksi damai tersebut, terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yakni ;
- Kami meminta Kapolri, segera menindaklanjuti laporan yang telah dilaporkan beberapa waktu yang lalu, yakni laporan dengan nomor surat 04/Lapdu/XI/2023, surat tertanggal 9 November 2023. Agar segera diterbitkan hasil penyidikan dan penyelidikan dari laporan tersebut, dan meminta Kapolri menetapkan tersangka atas laporan tersebut.
- Kami meminta Kapolri, segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Asosiasi Masyarakat Batubara (ASMARA), yang diduga menerbitkan seluruh surat jalan pengangkutan armada Batubara Ilegal, yang melintas di jalan Nasional Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Oku, dan Kabupaten Oku Timur sampai ke Provinsi Lampung. Dimana armada tersebut melewati jalan Nasional Lintas Sumatera dan jalan Nasional Lintas Lampung. Adapun surat jalan tersebut untuk mengangkut hasil pertambangan Batubara ilegal yang mengunakan surat jalan yaitu, LKA, IMBT, GEMILANG, AJ, dan TANBEKERS KARYA, serta Mantap 88 dan Tiga Putri dari batubara ilegal tersebut. Hal ini sudah jelas melanggar undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan dalam pasal 6, ada pengkategorian jalan umum dan jalan khusus, sementara angkutan Tambang Batubara harus melintas di jalan khusus yang diatur dalam Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
- Kami mendesak Kapolri, agar segera melakukan pemeriksaan terhadap direktur PT Semen Baturaja Persero, terkait dugaan penyimpangan pengunaan anggaran dana reklamasi pertambangan PT Semen Baturaja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010, Tentang Reklamasi dan Pascatambang Bab III Pasa 5 tentang tata laksana Reklamasi dan Pascatambang.
- Kami meminta Kapolri, agar segera memanggil direktur PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC), yang melakukan pertambangan Batubara dan diduga kuat telah melakukan pencemaran lingkungan, dan melakukan pelanggaran izin trayek serta melakukan pelanggaran undang-undang jalan.
- Kami meminta Kapolri, segera melakukan pemanggilan terhadap oknum mantan kepala dinas PU Binamarga dan Tata Ruang Kabupaten Oku, yang diduga melakukan korupsi dan proyek pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020.
Antoni menambahkan dalam orasinya bahwa aksi ini dilakukan kembali, sebagai bentuk kepedulian terhadap aset negara, yaitu jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera, khususnya di Kabupaten Oku, terhadap aktivitas armada-armada Batubara yang diduga kuat sebagai penyebab hancur dan rusaknya jalan Nasional. Juga, armada-armada angkutan Batubara yang sering melintas, membuat keresahan bagi pengguna jalan. (JHONY/TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



Tinggalkan Balasan