Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Ratusan mitra dan relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). Mereka menuntut kejelasan operasional dapur MBG yang hingga kini belum berjalan, meski sebagian mitra telah mengantongi surat keputusan (SK).
Kedatangan para mitra dari berbagai daerah tersebut dipicu ketidakpastian kebijakan dan operasional program yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Mereka meminta BGN membuka ruang dialog sekaligus memberikan solusi konkret atas persoalan yang terjadi di lapangan.
Koordinator aksi dari Jawa Barat, Iman Rohiman, menegaskan bahwa kehadiran para mitra bukan untuk menentang program pemerintah. Sebaliknya, mereka ingin menjadi bagian dari keberhasilan program MBG melalui tata kelola yang lebih jelas dan berpihak pada kepastian seluruh pihak yang terlibat.
“Kami ini mitra, partner kerja, bukan musuh. Kami orang yang ikut menyukseskan program ini. Jadi, tolong hargai kami dengan membuka ruang dialog dan berdiskusi langsung,” tegas Iman kepada wartawan seusai aksi.
Menurut Iman, persoalan utama yang dihadapi mitra saat ini adalah ketidakjelasan nasib dapur MBG, khususnya yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengungkapkan, sejumlah mitra telah menerima SK sejak 25 Oktober 2026. Namun, hingga aksi berlangsung, belum ada kepastian mengenai kapan dapur mereka mulai beroperasi maupun mekanisme pembayaran yang akan diterapkan.
“SK kami diberikan tanggal 25 Oktober. Sekarang sudah lewat, tetapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kapan dapur kami dioperasionalkan, dibayar, atau seperti apa? Ini yang ingin kami tanyakan,” ujarnya.
Iman menyebut, kondisi tersebut membuat para mitra berada dalam ketidakpastian. Pasalnya, mereka telah menyiapkan berbagai kebutuhan dan investasi untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Di Jawa Barat saja, kata dia, terdapat hampir 6.000 titik dapur MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 hingga 1.000 dapur berdasarkan informasi yang diterimanya belum beroperasi.
Persoalan serupa juga disebut terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam aksi tersebut, para mitra menyampaikan bahwa sekitar 5.400 hingga hampir 6.000 dapur di wilayah 3T secara nasional belum berjalan, sementara jumlah dapur secara keseluruhan disebut mencapai sekitar 13.000 unit.
Besarnya investasi yang telah dikeluarkan mitra turut menjadi perhatian. Dengan asumsi kebutuhan investasi sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, nilai investasi pada sekitar 13.000 dapur dapat mencapai Rp26 triliun.
Iman menilai, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari BGN. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian agar investasi yang telah disiapkan mitra tidak terus terkatung-katung tanpa kejelasan operasional.
Ia juga menyayangkan pertemuan dengan pihak BGN belum menghasilkan jawaban konkret. Para mitra, kata dia, membutuhkan penyelesaian langsung, bukan sekadar janji untuk meneruskan aspirasi kepada pimpinan.
Karena itu, Iman secara khusus meminta Kepala BGN bersedia menemui para mitra dan mendengarkan persoalan yang mereka hadapi.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami ingin menyampaikan aspirasi. Tolong temui kami, berdiskusi dengan kami, dan berdialog. Jangan sampai mitra yang seharusnya menjadi bagian dari keberhasilan program justru merasa tidak diperhatikan,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai upaya komunikasi telah dilakukan, termasuk melalui fasilitasi DPR dan MPR. Namun, hingga kini persoalan yang dihadapi mitra belum memperoleh penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Bahkan, Iman mengungkapkan sejumlah mitra dari Banten dan Maluku Utara mulai menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Meski demikian, ia berharap persoalan tersebut tidak harus berujung pada proses hukum. Menurutnya, musyawarah dan komunikasi langsung antara BGN dengan para mitra masih menjadi jalan yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan.
“Harapan saya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus ke pengadilan. Lebih baik dimusyawarahkan bersama antara mitra dan BGN. Yang dirugikan ini seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat,” tuturnya.
Iman mengaku telah menghabiskan sekitar 20 hari di luar rumah untuk berkoordinasi dengan mitra di sejumlah kabupaten, menghimpun aspirasi, hingga mempersiapkan aksi di Jakarta.
Setelah menyampaikan aspirasi, ia berencana kembali ke daerah untuk beristirahat bersama keluarga sembari menunggu tindak lanjut dari BGN.
Para mitra berharap BGN segera memberikan kepastian operasional bagi dapur yang telah mengantongi SK, sekaligus mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan persoalan di lapangan.
Mereka menegaskan, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya membutuhkan kesiapan pemerintah, tetapi juga kepastian regulasi, komunikasi terbuka, dan kemitraan yang saling menghargai. (@ms)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan