Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan hasil putusan terkait perselisihan hasil Pilpres 2024. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Senin (22/4/2024), MK menyatakan bahwa dalil mengenai keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pilpres tersebut tidaklah beralasan hukum.
Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK menyatakan bahwa tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. MK telah melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Gibran dan hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa Gibran memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Menurut Hakim Arief Hidayat, persolan mengenai pencalonan Gibran telah melalui prosedur yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dengan melakukan perubahan putusan sesuai dengan prosedur yang berlaku. MK juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdapat intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Lebih lanjut, Hakim MK melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU dalam menerapkan putusan MK sebelumnya tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika KPU tidak langsung melaksanakan putusan MK, hal tersebut dapat mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tindakan KPU dalam memutuskan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dinilai sudah tepat. Berita Acara Verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden (Model BA.Verifikasi.PPWP-KPU) yang dikeluarkan oleh KPU telah menjadi dasar hukum yang dijadikan acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden.
Dalam putusannya, Ketua MK, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa kesimpulan delapan majelis hakim telah diambil berdasarkan cermatan terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Hakim juga telah mempertimbangkan dua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Dalil mengenai pencalonan Gibran tidak sah sebelumnya dilayangkan oleh pasangan Anies – Muhaimin dan Ganjar Pranowo. Namun menurut hakim, kedua pasangan tersebut telah menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam sejumlah rapat baik di DPR maupun penetapan oleh KPU. (Sampur)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan