Beritamerdekaonline.com, Aceh Timur – Belum lama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Aceh Timur, MouseLem Spd.Mpd sudah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan menggunakan anggaran negara. Keputusan ini memicu kritik dari berbagai kalangan karena dianggap terlalu dini dan tidak mendesak, terlebih dengan kondisi pendidikan di Aceh Timur yang memprihatinkan. Peribahasa Aceh “Lagee si puntong Mutume Jaroe” atau “Si Buntung dapat tangan” seakan mencerminkan situasi ini, di mana jabatan Plt dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Kondisi pendidikan di Aceh Timur semakin hari semakin memprihatinkan. Isu pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang meresahkan publik seharusnya menjadi perhatian utama Plt Dinas Pendidikan. Selain itu, masalah mafia data pokok pendidikan (Dapodik) dan praktik pungutan liar (pungli) yang terkesan dibiarkan semakin memperburuk keadaan. Keberangkatan Plt ke Jakarta justru dianggap tidak tepat di tengah situasi krisis ini.
Baca Juga: Rotasi Jabatan Kasatreskrim Polres Aceh Timur: Langkah Tepat atau Pencitraan?
Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Pj Bupati Aceh Timur, yang berlaku dari 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024 dengan nomor Peg.875.1/41/2024, menetapkan MouseLem Spd.Mpd sebagai Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur. Namun, pada Sabtu, 29 Juni 2024, di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh Timur, keputusan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak meragukan integritas dan independensi MouseLem untuk memimpin dinas tersebut. Bahkan, beberapa pihak mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Pj Bupati atas penunjukan tersebut.
Kebijakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh MouseLem Spd.Mpd dianggap tidak sensitif terhadap kondisi pendidikan di daerahnya. Dalam situasi di mana pendidikan membutuhkan perhatian dan pembenahan, langkah ini dipandang sebagai pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. Masyarakat Aceh Timur menilai bahwa fokus seharusnya diberikan pada penyelesaian masalah internal yang mendesak, bukan pada kegiatan yang dinilai tidak mendesak.
Baca Juga: Gawat, Kantor Bupati Aceh Timur Disulap Jadi Penangkaran Ternak Sapi
Diharapkan, Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur dapat lebih peka terhadap permasalahan yang ada. Isu-isu seperti pemotongan dana PIP, mafia Dapodik, dan pungli harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Aceh Timur.
Pj Bupati Aceh Timur diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja Plt Dinas Pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara harus ditegakkan untuk memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Menghadapi situasi ini, langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur. Penunjukan pejabat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi menjadi kunci untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik korupsi dan pungli yang merugikan dunia pendidikan. (MR)
Tinggalkan Balasan