REJANG LEBONG, Beritamerdekaonline.com – Pembangunan air bersih di Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Jumat (18/9/2020), hingga saat ini belum dinikmati oleh masyarakat secara merata.
Diketahui, pembangunan air bersih tersebut, dari aliran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan di Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, kini pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari dana desa mulai di keluhkan warga Desa Lubuk Ubar.
Salah satunya dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih yaitu proyek Pipanisasi Air Bersih yang dialokasikan dari DD tahun 2019 sebesar Rp.318.970.000.-, Proyek yang dikerjakan 2019 ini, diduga tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Lubuk Ubar meski sudah selesai dikerjakan setahun lalu.
Dari Informasi yang dihimpun beritamerdekaonline.com, bahwa pengerjaan proyek pipanisasi ini terkesan asal jadi dan dipaksakan, sehingga hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Sampai saat ini pipa tersebut tidak pernah difungsikan karena tidak pernah ada air yang mengaliri pipa tersebut.
“Saya bukan mencari kesalahan, cuma ini fakta. Sejak dibangun beberapa bulan lalu, pipa yang ditanam untuk saluran air bersih itu dibiarkan begitu saja dan airnya pun tak pernah jalan,” ungkap TG (53) salah satu warga Desa Lubuk Ubar, Kamis (27/8/2020) sebulan lalu pada beritamerdekaonline.com.
TG mengatakan, pembangunan sarana air bersih ini sangat diharapkan masyarakat. Pasalnya, beberapa tahun belakangan ini Desa Lubuk Ubar mengalami krisis air bersih, sehingga warga kesusah mendapatkan air bersih.
Terpisah, salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Cabang LSM Kabupaten Rejang Lebong di Curup mengatakan, tidak berfungsinya proyek pipanisasi tersebut sudah pasti ada kesalahan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan.
“Kalau ada kesalahan agar segera diperbaiki, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa itu. Gunakanlah dana desa sesuai aturan dan jangan kecewakan masyarakat,” tegasnya.
Ditambahkannya, dana desa merupakan program pemerintah pusat yang ingin pembangunan dimulai dari desa. Sesuai MOU yang telah disepakati Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo di Mabes Polri pada tanggal 20 Oktober 2017 lalu, maka anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa.
“Untuk itu kita minta kepada pihak Kepolisian terutama Kapolsek setempat agar proaktif turut mengawasi penggunaan dana desa. Jika ada penyimpangan, agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan memeriksa Kepala Desa selaku pengelola dana desa,” jelasnya
Untuk keperluan pengumpulan data kerugian Negara dan kekecewaan masyarakat, beritamerdekaonline.com, akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait, Inspektorat dan Tipikor, guna menanyakan hal tentang Pemanfaatan DD Desa Lubuk Ubar, agar segara dilakukan cros cek ke lapangan dan mendesak aparat penegak hukum untuk memnindaklajutinya, dengan harapan azas manfaat pembangunan tersebut dapat selayaknya di nikmati masyarakat desa setempat. ( Zainal Abidin)
Penulis : Zainal Abidin
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan