Redelong, BMon | Berita Merdeka Online – Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan drh. Sofyan dan Asisten Administrasi dan Umum Armansyah, SE, M.Si menggelar rapat terkait evaluasi proses izin IPAL pada Puskesmas di Kab. Bener Meriah, bertempat di Aula Dinas Kesehatan, Selasa, (29/6/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Abd. Muis, SE, MT menyampaikan izin IPAL tahun ini ada dua puskesmas yang dianggarkan untuk penerbitan izin operasional IPAL, yaitu untuk Puskesmas Samar Kilang dan Mesidah.

Kendala penerbitan izin operasional IPAL adalah harus mendatangkan Konsultan Ahli dari luar daerah sehingga terbeban pada anggaran yang besar.

Kepala DPM-PTSP Ruh Akbar menyampaikan dibutuhkan kajian awal pada instansi bersangkutan agar kami dapat memperoses lanjutan untuk dikeluarkan UKL-UPL, apabila IPAL belum terbangun. “Tapi jika sudah dibangun maka yang harus dikeluarkan adalah DPLH oleh Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.

Kepala DLHK Fitra Gunawan memberi saran masukkan untuk pembangunan Puskesmas agar pada saat awal pembangunan dibarengi sekaligus penyusunan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan izin Operasional. “Tapi untuk puskesmas yang sudah terbangun kita dapat membantu penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH),” ungkapnya.

Asisten Administrasi dan Umum Armansyah, SE, M.Si menyampaikan kepada seluruh pejabat terkait agar membuat proposal permohonan melalui telaahan staf agar di bahas di rapat TAPD.

Sekretaris Daerah mengambil kesimpulan dan arahan atas rapat tersebut agar dibuat Tim Khusus pada Dinas Kesehatan dan apabila tidak memahami, lakukan konsultasi dengan instansi-instansi terkait. “Hal ini harus dilakukan segera. Selasa atau Rabu depan, telaahan staf berikut draf dokumen lainnya sudah harus siap,” kata Sekda.

Sekda menambahkan agar melibatkan para kepala puskesmas dan konsultasi dengan Bagian Hukum agar dokumen yang berbentuk produk hukum tidak salah.

Sekecil apapun kendala yang dihadapi harus ada diskusi dan harus dituntaskan dengan rasa tanggungjawab bersama.

Dan untuk indikasi adanya anggaran tahun lalu yang sudah dicairlan tapi kegiatan yang tidak tuntas agar dilakukan pemanggilan dan rapat bersama pejabat yang bertanggungjawab pada saat itu.

Semua hasil rapat saat ini akan dilaporkan dan dibahas bersama Plt. Bupati Bener Meriah.

Hadir dalam rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PM-PTSP, Kepala Dinas LHK, Kepala BPKPA, Kepala Bappeda, Kabag Ekonomi Setdakab, Kabag Hukum Setdakab, Sekretaris Dinkes, Para Kabid pada Dinkes, Para Kasi/Kasubbag/Kasubbid pada Dinkes, Para Kepala Puskesmas. (Man)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.