Pemkab Limapuluh Kota Jangan Lengah PETI Gelugur Segera Dituntaskan..

Limapuluh kota. Berita Merdeka Online —
Karena bupati dan aparatur negara lainnya tidak bergerak untuk mengatasi tambang emas Ilegal di Gelugur, dengan kemampuan dan kewajiban yang dimiliki para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) angkat bicara.

Wakil rakyat DPRD Sumbar Nurkalis Dt.Bijo Dirajo dari partai Gerindra yang peduli akan daerah asalnya Limapuluh Kota Sumbar, kini tengah dihebohkan dengan maraknya tambang emas Ilegal di nagari Gelugur, Koto Tangah dan Tanjung Jajaran kecamatan Kapur IX .
Menanggapi hal itu, selaku anggota DPRD Sumbar dari komisi IV berkomitmen
telah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM, memperoleh jawaban bahwa orang-orang di kementrian ESDM memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera Barat yang memiliki potensi tambang rakyat namun belum memanfaatkan momentum WPR ini secara optimal.
Dikatakan oleh orang di ESDM yang tidak disebutkan namanya kata Dt.Bijo merelis pergerakannya Jumat (14/8-2026) di Sumbar baru ada delapan wilayah yang secara resmi ditetapkan/diusulkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Sangat disayangkan, Kabupaten Lima Puluh Kota sejauh yang kami ketahui belum termasuk di dalamnya.

Pemerintah Daerah Harus Hadir: Masalah PETI tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembiaran atau penindakan hukum semata. Pemkab Lima Puluh Kota harus proaktif hadir menjadi jembatan solusi bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan.

Jangan Sampai Masyarakat Gelugur tertinggal, sementara daerah lain sudah bergerak melegalkan aktivitas tambang rakyatnya demi keamanan warga dan pendapatan daerah lanjut dt.Bijo Dirajo.
Ditegaskan Nurkalis dt.Bijo Dirajo, bupati Lima Puluh Kota jangan sampai terlambat menyerap peluang regulasi yang dibuka oleh Kementerian ESDM ini.

Lihat Juga:

Ketua DPRD Wirman Putra Jadikan Pidato Presiden Sebagai Acuan Kebutuhan Masyarakat.

Segera Inventarisasi dan Usulkan, sebagai wakil rakyat Dt.Bijo akan mendorong Bupati dan instansi terkait di Pemkab Lima Puluh Kota untuk segera melakukan pemetaan, inventarisasi potensi lahan, dan menyusun dokumen pengusulan WPR ke pemerintah provinsi.

”Masyarakat Lima Puluh Kota butuh kepastian dan rasa aman dalam mencari nafkah. Saya dari Komisi IV DPRD Sumbar siap mendampingi dan mengawal pengusulan tersebut ke Kementerian ESDM. Namun, inisiatif dan kelengkapan usulan awal ada di tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Mari bersama kita jemput bola, melegalkan yang ilegal, demi perlindungan warga dan pertumbuhan ekonomi daerah, dt.Bijo mengakhiri jawabannya kepada media ini.

Akhir pekan ini (14/8-2026) dari beberapa sumber menyebutkan, bahwa Gelugur,Koto Tangah dan Tanjung Jajaran kini dikhawatirkan akan timbul danau-danau buatan bekas galian alat berat exapator labih kurang 70 unit yang beroperasi setiap hari tanpa ada larangan dari pihak yang berkompeten.( NS)

Lihat Juga: