Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024 di Hotel Mercure Bengkulu pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, Pjs Bupati Bengkulu Selatan, Sisardi, serta perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menekankan peran vital pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum dan pengelolaan limbah di Bengkulu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas alokasi anggaran yang diberikan kepada Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Selatan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi di daerah ini,” ungkap Isnan.
Isnan juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada aspek fisik. Sosialisasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Tantangan terbesar bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi menanamkan kesadaran baru dalam masyarakat. Proses ini memerlukan komitmen, waktu, dan pendekatan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata,” jelasnya.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu, Dendi Kurniadi, menegaskan komitmen kementerian untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024 di Kepahiang dan Bengkulu Selatan. Program ini mencakup pembangunan jaringan perpipaan untuk air bersih di Kepahiang serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.
“Kami siap mendukung pelaksanaan program ini. Di Kepahiang, akan dibangun jaringan perpipaan sepanjang 6.335 meter dengan 287 sambungan rumah. Di Bengkulu Selatan, kami akan membangun 2.201 fasilitas MCK dengan total anggaran sebesar 48 miliar rupiah,” tambah Dendi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif, hasil yang diharapkan tidak akan maksimal.
“Kesuksesan program ini harus diukur dari seberapa besar partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan yang terlibat,” jelasnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan hibah oleh Bupati Kepahiang dan Pjs Bupati Bengkulu Selatan, menegaskan komitmen kedua kabupaten dalam mendukung Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024. Penandatanganan ini menjadi simbol dukungan penuh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang direncanakan. (Adv)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan