SEMARANG, Berita Merdeka Online — Pemerintah Kota Semarang tengah bersiap memulai operasional Sekolah Rakyat pada tahun 2025 mendatang. Namun, proses penjaringan calon siswa masih terkendala minimnya peminat, terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Sistem pendidikan berasrama yang ditawarkan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya animo masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekendar, mengungkapkan bahwa untuk tahun pertama, Sekolah Rakyat akan menampung 50 siswa SD dan 50 siswa SMA.
Namun hingga pertengahan Juli 2025, baru 16 calon siswa SD dan 30 siswa SMA yang terjaring. Adapun jenjang SMP belum dibuka pada tahun ajaran ini.
“Banyak orang tua masih keberatan menyekolahkan anaknya yang masih kecil karena sistem asrama. Mereka khawatir dan belum siap melepas anak tinggal terpisah,” ujar Heru, sapaan akrabnya saat ditemui, Jumat (18/7).
Padahal, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodir dalam sistem pendidikan formal.
Sistem asrama diterapkan agar anak-anak mendapat pembinaan dan pendidikan secara lebih menyeluruh dan terarah.
Heru menjelaskan, pihaknya telah melakukan penjaringan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, dengan prioritas kepada anak-anak dari wilayah miskin ekstrem. Namun, sosialisasi kepada keluarga sasaran masih harus diperkuat.
“Kami terus lakukan pendekatan. Kami sampaikan bahwa ini kesempatan baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya,” imbuhnya.
Sembari menunggu penyelesaian pembangunan fisik sekolah di Rowosari, Kecamatan Tembalang, kegiatan belajar Sekolah Rakyat tahun depan akan dilaksanakan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) BBPVP Semarang. Lokasi ini dipilih karena dinilai representatif dan siap mendukung sistem asrama.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan mulai dilakukan tahun ini setelah ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Proyek tersebut menempati lahan seluas 6,5 hektare, namun 1,9 hektare di antaranya merupakan lahan hijau yang masih memerlukan izin dari Kementerian Pertanian,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tetap akan berjalan sesuai rencana. Pihaknya optimistis minat masyarakat akan meningkat seiring sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat program ini.
“Ini bukan hanya tentang sekolah gratis, tapi juga membangun masa depan anak-anak dari keluarga rentan,” pungkasnya.(day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan