Berita Merdeka Online, Redelong – Puluhan masa yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi (SMPK) berencana menggugat Gubernur Aceh, DPRK Bener Meriah serta Sekretaris Daerah Bener Meriah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena mereka menilai ada pembiaran terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal  78 atas aktifnya kembali Bupati Bener MeriahTgk H Sarkawi setelah izin berobat.

Bahkan, mereka berencana akan melakukan penggalangan dana untuk membiayai Legislatif Bener Meriah agar melakukan sidang paripurna.

Hal itu disampaikan salah satu perwakilan SMPK, Nasri Gayo saat menggelar Konferensi Pers. Kamis, 17 Februari 2022.

Nasri kepada awak media menegaskan, jika hingga Rabu 23 Februari 2022 DPRK setempat tidak kunjung memparipurnakan terkait usulan pemberhentian Sarkawi sebagai Bupati Bener Meriah pihaknya akan menggelar aksi serta menggugat DPRK ke PTUN dan menyurati Pimpinan Partai nasional maupun pimpinan partai  lokal dalam waktu dekat .

“Kita menilai DPRK Bener Meriah telah mengabaikan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang MD3, untuk itu jika hingga Rabu mendatang mereka tidak kunjung melakukan sidang paripurna kita akan akanmenyurati pimpinan Partai nasional maupun lokal,” ujar Nasri Gayo.

Menurut Nasri, 7 Februari 2022 lalu masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi menggelar aksi menuntut DPRK Bener Meriah untuk menindaklanjuti surat Mendagri tentang kepastian hukum Sarkawi sebagai bupati Bener Meriah.

“Sebenarnya dengan surat yang dikirimkan Sekda Aceh ke Mendagri itu sudah clear, karena persoalan tersebut kembali merujuk kepadapasal 78 UU 23 tahun 2014, bahkan surat ini dikuatkan dengan surat yang ditujukan kepada Plt Bupati Bener Meriah dengan isi yang sama, artinya tidakada lagi diskusi tergantung DPRK mau nggak melakukan paripurna untuk persoalan tersebut,” ungkap Nasri.

Sepuluh hari waktu yang kita berikan kepada DPRK pasca aksi itu untuk menyurati Gubernur terkait kepastian hukum Sarkawi, sampaihari ini tidak jelas keputusannya dan kepentinganya seperti apa. Justru itukita beranggapan DPRK Bener Meriah lupa dengan fungsinya yang diatur dalam MD3 salah satunya mengawal konstitusi Undang-Undang. Tandas Nasri.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Abubakar saat dikonfirmasi menegaskan, pada prinsipnya dari awal tetap melakukan Paripurna sesuai perintah Undang-Undang, namun hasil dari musyawarah dan pertimbangan dalam melakukan paripurna tentu memerlukan tahapan-tahapan. Jadi, tahapan-tahapan yang kita lakukan pada waktu itu beralih menjadi rapat kerja dengan SKPK dan hasilnya kita kirimkan ke Gubernur  dan kita masih menunggu hasil keputusan dari Gubernur.

“Pun demikian, saya sudah menyarankan kepadapimpinan untuk melakukan paripurna. Karena pada prinsipnya saya sebagaianggota DPRK Undang-Undang itu harus dilakukan, terlepas dari itu Sarkawi (Bupati Bener Meriah ) apapun kejadiannya dia punya hak Yudisial untuk mengambil sikap,” imbuh Abubakar.

Kendati demikian, lanjut Politisi Nasdem itu, hasilparipurna yang kita kirimkan nantinya kita sendiri belum tau apa hasilnya, namunpada intinya DPRK sudah melakukan fungsinya. Ia tidak menapikan tuntutanmasyarakat yang mendatangi DPRK Bener Meriah beberapa waktu yang lalu menjadipertimbangan sebab mereka memperhatikan seorang bupati yang memberikan kebijakan dengan kondisi yang tidak sehat.

“Yang perlu digaris bawahi, kita tidak punya kepentingan apa-apa, justru kita sayang dengan beliau yang kita khawatirkan salah mengambil kebijakan yang berpotensi dengan hukum,” ringkasnya (Man)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.