YOGYAKARTA, BERITA MERDEKA Online -Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya DIY, Sinarbiyat Nujanat meminta Dinas Sosial Kota Yogyakarta menanggapi dan menyelesaikan permasalahan Gepeng. Sinarbiyat menekankan, Dinas Sosial serius mengatasinya dengan berkoordinasi lintas sektoral dan daerah, untuk menemukan solusinya.
“Saya kira perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Jika memang mereka ini punya identitas maka diperlukan adanya koordinasi lintas daerah untuk kemudian ada solusi dalam penanganan persoalan sosial ini.”
“Sehingga dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi lintas daerah, tentu akan ada solusi yang lebih baik dan tepat. Tidak kemudian terkesan hanya dilakukan langkah dan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan asal usul orang-orang tersebut, supaya justru tidak menimbulkan masalah baru,” kata Sinarbiyat, Sabtu (23/12/2023).
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan gelandangan dan pengemis, seperti penyediaan rumah tinggal layak huni, pemberdayaan sosial dan ekonomi, pemberian bantuan sosial, perujukan ke panti sosial, dan lain-lain. Untuk hal ini, negara telah mengatur sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
Dikutip dari berbagai sumber, Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sedangkan Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain dan Gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah seorang yang hidup menggelandag dan sekaligus mengemis.
Oleh karna tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.
Gepang Tanggung Jawab Siapa ?
Sudah tentu adalah tanggung jawab Pemerintah, sebab Gepeng pun adalah manusia, kalau Gepeng tersebut di Kota Yogyakarta tentu tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga tanggung jawab semua pihak, khususnya orang-orang yang peduli dengan nasib Gepeng. Untuk menguatkan regulasinya tertulis pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1).
Dan sistem mekanisme serta prosedur tertuang pada Pergub No 36 Tahun 2017 tentang SOP Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dengan produk pelayanan berbentuk Perlindungan dan Penampungan Sementara Gelandangan dan Pengemis. Untuk pembiayaan juga gratis alias ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan jangka waktu penyelesaian 1 hingga 3 bulan.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempersiapkan sarana dan prasarana berupa komputer & laptop, printer, ATK, ruang asrama (bangsal), ruang kantor/admin, ruang pemeriksaan/perawatan kesehatan, ruang pendamping sosial, ruang konsultasi, ruang penerimaan, ruang isolasi, ruang ibadah, ruang bimbingan, ruang pertemuan, ruang makan, dapur, lahan parkir, ruang satpam, lahan pertanian, MCK, ruang tunggu, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kendaraan, sarana air bersih, alat komuniksi (telpon dan HT).
Jika hal ini tidak diatasi, maka dampak publik atas permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng), yaitu mengganggu ketertiban umum, mengganggu kebersihan dan keindahan kota, mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan dan ketertiban, masalah kependudukan, serta menimbulkan kriminalitas.
Anggaran Dinas Sosial Pemko Yogyakarta dan DIY Tahun Anggaran 2022
Sekedar diketahui, pada tahun anggaran 2022, Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kota Yogyakarta berdasarkan LHP BPK atas LKPD Pemko Yogyakarta, digunakan untuk pelaksanaan program di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp.23.756.699.314,80 atau 88,40% dari anggaran sebesar Rp.26.873.439.650,00.
Dan LHP BPK atas LKPD Pemprov DIY, Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.34.788.120.000,00 realisasi sebesar Rp31.594.863.030,00 atau 90,82%. Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang.
Belanja bantuan Sosial dalam bentuk uang terdapat pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp.7.140.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.625.400.000,00 atau 92,78%.
Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang pada Dinas Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan sebesar Rp3.554.400.000,00 realisasi sebesar Rp3.039.000.000,00 atau 85,50% dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dianggarkan sebesar Rp3.586.400.000,00 realisasi sebesar Rp3.586.400.000,00 atau 100%.
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan Rp. 3.554.400.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 3.039.000.000,00 atau diserap sejumlah 85,50 %.
2 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dianggarkan Rp.3.586.400.000,00 dan direalisasikan Rp. 3.586.400.000,00 atau sebesar 100 %. (TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan