JAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Raker Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Acara tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengingatkan agar BPKH hati-hati dalam mengelola dana umat. Tentunya dengan profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.
“Harus betul-betul dikelola dengan profesional mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi ini adalah uang rakyat, uangnya umat,” kata Presiden.
Karena jumlah dana kelolaannya yang sangat besar, lanjut Presiden, kinerja gerik BPKH akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Berdasarkan laporan Kepala BPKH, Presiden menyebut bahwa dana kelolaan BPKH mencapai Rp165 triliun.
“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH 165 triliun, gede banget itu dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH,” ucapnya.
Presiden Jokowi juga berpesan agar dana kelolaan BPKH dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman. Saat ini, lanjutnya, 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.
“Tadi beliau menyampaikan 75 persen diinvestasikan di SBSN, alhamdulillah ini tempat aman, berada di BI (Bank Indonesia). 2 persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2 persen, menurut saya juga masih aman,” ujarnya.
“Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu.”.
Selanjutnya, hasil investasi dana kelolaan BPKH tersebut dipakai untuk memenuhi 40 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Seperti diketahui BPIH yang ditetapkan DPR dan pemerintah sebesar Rp93,4 juta.
Presiden pun mendorong agar ke depannya pengelolaan keuangan haji dapat lebih inovatif disertai dengan pengawasan internal yang lebih baik. Selain itu, Presiden juga mendorong agar dana BPKH dapat lebih dari sekadar menambal kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat.
Tetapi bisa memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang. “Dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah,” katanya.
“Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik karena potensinya di ekonomi syariah kita ini masih sangat besar. Baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar.” (INT)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan