Asahan, Beritamerdekaonline.com – Dugaan skandal korupsi mencuat di Kantor Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sistem kerja yang tidak profesional dan kurangnya transparansi anggaran APBDes tahun 2023 dan 2024 menjadi sorotan. Kantor desa tersebut dilaporkan membuka pelayanan pada pukul 09.00 WIB, jauh dari standar pelayanan publik yang ideal.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (LSM Gemmako), Dodi Antoni, menyebutkan bahwa investigasi menemukan dugaan penyimpangan dana APBDes yang mencapai miliaran rupiah. “Kantor desa ini tidak hanya bobrok secara fisik, tetapi juga dalam pelaksanaan tugasnya. Kepala Desa Wukir tidak dapat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran, sementara kantor BUMDes bahkan tidak ada,” ungkap Dodi, Rabu (11/12/2024).
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Pulau Pule, Wukir, mengalami hambatan. Ketika didatangi ke kantor dan rumahnya, Wukir tidak ditemukan. Pesan WhatsApp dan panggilan telepon dari media serta lembaga investigasi juga tidak direspons.
“Kami menduga ada upaya menghindar dari tanggung jawab. Warga setempat juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kantor BUMDes. Informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa hanya dinikmati oleh pihak tertentu,” ujar Dodi.
Dodi mendesak Kejaksaan Negeri Kisaran, Dinas Inspektorat, dan Unit Tipikor Polres Asahan untuk segera memeriksa Kepala Desa Wukir beserta perangkat desa lainnya. “Kami minta seluruh perangkat desa diperiksa secara mendetail. Uang negara tidak boleh disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Hasil pantauan langsung di lokasi menunjukkan bahwa kantor Desa Pulau Pule tampak kumuh dan tidak terawat. Jalan menuju desa juga rusak parah, berlubang di banyak tempat, sehingga menyulitkan akses warga. “Bahkan pengendara sering mengeluh sakit kebas akibat jalan yang bergelombang,” tambahnya.
Dugaan korupsi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Warga berharap ada langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pelayanan publik di desa tersebut. (CW01)

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan