Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain Ungkap Aceh Tamiang Lumpuh Akibat Banjir Enam Meter

Aceh Tamiang, Berita Merdeka Online — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengungkap kondisi memprihatinkan akibat bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Tinggi muka air dilaporkan mencapai enam meter, menyebabkan hampir seluruh aktivitas masyarakat lumpuh total.

Pernyataan tersebut disampaikan Teuku Zulkarnain setelah melakukan perjalanan darat melintasi wilayah Aceh Tamiang hingga Kota Langsa. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, banjir telah merendam permukiman warga, fasilitas umum, serta memutus akses dasar masyarakat.

“Aceh Tamiang sudah seperti kota mati. Air mencapai enam meter dan seluruh aktivitas masyarakat lumpuh total,” ujar Teuku Zulkarnain melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/12/2025).

Lihat Juga:

UINFAS Bengkulu Jadi Lokasi Uji Publik RUU HAM, Akademisi Beri Masukan untuk Penyempurnaan Regulasi

Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga berdampak serius pada terhentinya layanan vital. Pasokan listrik dilaporkan padam sejak 26 Desember, sementara jaringan komunikasi seluler tidak dapat diakses, membuat warga kesulitan berkomunikasi maupun meminta pertolongan.

“Listrik tidak ada sejak tanggal 26, sinyal juga tidak ada. Kondisi ini membuat warga benar-benar terisolasi,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Lihat Juga:

‎Pemprov Bengkulu Matangkan Persiapan Latihan Perdana Batalyon 13 Kopassus, Masyarakat Diajak Saksikan Aksi Prajurit Elit

Teuku juga menyoroti tumpukan puing bangunan, lumpur, dan material banjir yang menyebar di berbagai ruas jalan dan kawasan permukiman. Kondisi ini menghambat mobilitas warga sekaligus memperlambat distribusi bantuan kemanusiaan.

“Puing-puing menumpuk di mana-mana. Warga tidak bisa beraktivitas, perekonomian benar-benar mati,” ungkapnya.

Menurut Teuku Zulkarnain, situasi darurat ini membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Ia menilai pemulihan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama.

Lihat Juga:

‎Vinna Ledy Anggraheni Terpilih Pimpin DPC PKB Kota Bengkulu Periode 2026–2031, Siap Perkuat Konsolidasi dan Pelayanan Masyarakat

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Pemulihan listrik, jaringan komunikasi, dan pembersihan material pasca-banjir harus segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak sosial dan ekonomi akibat banjir berpotensi berkepanjangan jika tidak ditangani secara serius, terutama bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian. (Adv)