YOGYAKARTA, BERITA MERDEKA Online – Warga Kelurahan Semaki mengeluhkan permasalahan sampah di daerahnya. Pemko Yogyakarta hingga saat ini dianggap belum mampu memberikan solusi mengatasi masalah sampah, sehingga warga berinisiatif membuat tempat penampungan sampah. Seperti halnya Asnawi, warga Keluraha Semaki, yang berinsiatif bersama masyarakat membuat tempat pembuangan sampah sementara disekitar kediamannya.
“Kalau menunggu pemerintah tentu sampah-sampah ini mau dibuat bagaimana. Tak mungkin ditumpuk, lalu menjadi timbulnya permasalahan lainnya seperti penyakit,” kata Asnawi, Kamis (7/3/2024).
Dengan hasil swadaya masyarakat setempat, akhirnya Asnawi bersama masyarakat mampu membuat tempat penampungan sampah dengan nilai uang sebesar tiga juta rupiah.
“Seperti ini pembuangan sampah yang kami bentuk. Ini uangnya berasal dari uang gotong royong masyarakat senilai tiga juta rupiah. Kami berharap, pemerintah lebih bergerak cepat dan serius menangani permasalahan sampah ini,” ungkapnya.
Asnawi menambahkan, bahwa sampah ringan yang boleh ditumpuk pada penampungan sampah sementara itu, kemudian dilakukan pembakaran.
“Sampah yang ringan saja yang dikumpulkan, kemudian pada tengah malam dibakar. Itulah upaya kami masyarakat mengatasi pemasalahan sampah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DIY resmi menutup TPA Piyungan secara permanen mulai April 2024. Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengatakan penutupan TPA Piyungan bertepatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024.
Dia menjelaskan penutupan permanen TPA Piyungan juga ikuti dengan desentralisasi penuh pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY. TPA Piyungan sebelumnya untuk menampung produksi sampah dari Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
Warga Protes Soal Tempat Pembuangan Sampah
Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menanggapi protesnya warga Kalurahan Sitimulyo atas lahan yang rencananya akan digunakan oleh Pemkot Yogyakarta sebagai tempat mengolah sampah menjadi produk RDF.
Singgih mengatakan, pengolahan sampah di lokasi itu nantinya akan ditunda untuk sementara waktu. Padahal, seharusnya minggu ini telah memasuki masa kontrak dengan vendor.
“Karena waktunya yang sangat pendek pertengahan bulan April sudah harus secara mandiri kita mengolah sampah. Jadi, kita mengoptimalkan TPST yang sudah kita punyai dulu,” ujar Singgih seperti dilansir dari halaman Harianjogja.com, Jumat (8/3/2024).
Optimalisasi TPST yang dia maksud adalah berkaitan dengan penambahan kapasitas di TPS 3R Nitikan dan Karangmiri. Selain itu, pihaknya juga melakukan penataan ulang agar pengolahan sampah bisa berjalan efektif dan efisien.
“Kita tunda dulu dan plan b nya kita jalankan. Jadi penambahan peralatan di TPST, mengefisiensikan, menata flownya supaya peralatan lebih efisien. Itu yang kita rencanakan untuk optimalisasi. Sekaligus juga kerja sama dengan bermitra dengan swasta didorong untuk dipercepat,” imbuhnya.
Terkait Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY Anggarkan Biaya Miliaran Rupiah
Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Provinsi DIY, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, menganggarkan biaya pengelolaan sampah senilai Rp. 28.520.338.278,00., dan direalisasikan sebesar Rp. 25.237.942.974,00,- atau sebesar 88.49 %. Hal itu diperoleh dari Laporan Hasil Keuangan Pemprov DIY pada realisasi belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.
Sedangkan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp6.259.415.459,00 dan realisasi sebesar Rp6.550.337.018,00 atau 104,65%. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp290.921.559,00 atau 4,65% dibandingkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.259.415.459,00. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas di DIY yang mengakibatkan produksi sampah meningkat dan penambahan layanan yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Dan pada Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi SDM DIY, menganggarkan biaya Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional sebesar Rp. 50.302.958.435,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.753.075.440,00 atau 86.98 %.
Untuk Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.657.228.459,00 dan realisasi sebesar Rp13.073.617.018,00 atau 103,29%. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan.
Perolehan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebesar Rp. 6.259.415.459,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.550.337.018,00,- atau 104.65 %. Sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.259.415.459,00,-.
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah adalah sebesar Rp. 26,000,000,000.00,- dan direalisasikan sebesar Rp. 22,268,765,694.00 atau sebesar 85.65 %.
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 487.459.279,14 dalam kondisi lancar.
Soal Biaya / Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan terealisasi sebesar Rp 3.366.287.500,00 atau sebesar 102,18% dari target sebesar Rp 3.294.538.000,00 atau naik 19,71% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.81 1.944.500,00. Tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikarenakan adanya kegiatan pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup membawa dampak positif terhadap pembayaran retribusi persampahan/kebersihan.
Dinas Lingkungan Hidup secara intensif juga melakukan penagihan kepada wajib retribusi yang menunggak pembayaran.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 3.294.538.000,00,- dan direalisasikan sebesar Rp. 3.366.287.500,00 atau 102.18 %.
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah Rp. 2.811.944.500,00 ( tahun 2021) dan Rp. 3.366.287.500,00 (tahun 2022) atau 19. 71 %.
Diketahui, bahwa Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup digunakan untuk melaksanakan program di Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan dan lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan. Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 75.645.605.171,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp 77.826.471.212,00.
Audit BPK Tahun 2022 Nyatakan Overpay Pada Item Ini
Berdasarkan pemcriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pada tanggal 7 s.d. 9 Februari 2023 secara uji petik yang dilaksanakan antara Tim BPK bcrsama dengan Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia, dan konsultan pengawas diketahui bahwa terdapat kelcbihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pedestrian Jalan Senopati sebesar Rp 325.460.000,12.
Kelebihan pembayaran terscbut terjadi karcna kckurangan volume pekerjaan terasso, lampu budaya satu kepala, dan tempat sampah senilai Rp34.179.887,27. Kemudian terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan tempat sampah dan lampu spot pohon senilai 288.616.663.99. Selanjutnya terdapat pekcrjaan yang tidak dikerjakan yaitu cor beton K-100 serta cat besi pada pekerjaan bollard dan wastafel senilai Rp2.663.448,86. (TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan