Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr Karjono menyampaikan bahwa Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah produk dari Prancis yang dibawa ke Belanda. Dan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)
membawanya ke Indonesia.

“Bukan Belandanya yang membawanya, karena Belanda dijajah oleh Perancis,” kata Karjono, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/22).

Saat ini, kata Karjono, aturan tersebut diadobsi menjadi KUHP.

Lihat Juga:
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sebelas duta besar negara sahabat dalam upacara diplomatik di Istana Merdeka, Jakarta, 6 November 2026.
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

“Padahal di Belanda pun sudah tidak diterapkan, sementara kita diuri-uri,” jelasnya secara singkat disela acara diskusi Mencermati RKUHP Dalam Merawat Ideologi Pancasila,

Lebih lanjut, Birokrat ini menyampaikan semuanya bagian dari sebuah pergeseran kolonial ke NKRI.

“RKUHP ini juga sudah modern banget, karena ada pidana kerja, pidana lai-lainnya dan semua itu mengutamakan restorative of justice,” tandasnya.

Lihat Juga:
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyiapkan program Poliran untuk membantu pengangguran memperoleh pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja.
Kapolri Siapkan Poliran, Polri Gandeng Kementerian dan Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Pengangguran

Lantaran, sambung eks Sekretaris Umum BPIP, RKHUP ini sudah sejalan secara menyeluruh dengan Pancasila. “Hukum ini sudah milik NKRI,” tutupnya. (@ms)

Views 1,766

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Lihat Juga:
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menanggapi isu konektivitas internet Indonesia-Singapura dan menyoroti peran jaringan kabel laut internasional.
Menkomdigi Meutya Hafid Respons Ancaman Pemutusan Internet, Ungkap Risiko bagi Konektivitas Singapura