Asahan, Berita Merdeka Online – Kepala Dinas Perkim Kabupaten Asahan diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan rehabilitasi Gedung Rusunawa di Jalan Taufan Gama, Kabupaten Asahan, yang menggunakan dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp 499.566.000,00.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, banyak temuan kerusakan di dalam gedung Rusunawa. Kerusakan tersebut bervariasi, ada yang ringan dan ada yang parah. Namun, tidak terlihat tanda-tanda bahwa ada pekerjaan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh para pengembang proyek. Hal ini terjadi mulai dari gedung 1 hingga gedung 4, terutama di lantai 1.

Seorang staf Dinas Perkim, yang hendak dikonfirmasi pada hari Selasa (19/03/2024), mengungkapkan bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bendahara tidak berada di tempat. Mereka sedang mengikuti kegiatan Safari Ramadhan.

Dari monitoring yang di lakukan banyak di dapat temuan yang rusak di dalam gedung Rusunawa , ada rusak berat dan ada yang rusak ringan. Dan di duga sama sekali tidak ada bekas rehab yang di kerjakan oleh para pengembang proyek. Ini masih dari gedung 1 – gedung 4 pada bagian lantai 1,

Pantauan kru beritamerdekaonline.com banyak didapat temuan di gedung rusunawa yang rusak berat dan ringan. Miris terpantau dilapangan kondisi bangunan tersebut, dan diduga tidak ada bekas rehap yang dikerjakan oleh para pengembang proyek. Ini masih dari gedung 1 – gedung 4 pada bagian lantai 1,

Ketua LSM Gemmako Kabupaten Asahan Dodi Antoni Angkan Suara, ia (Dodi Antoni) menjelaskan Dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi Gedung Rusunawa ini menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana yang merugikan masyarakat. Jelasnya

Lebih lanjut Ketua LSM Gemmako mengatakan, Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini, serta memastikan pertanggungjawaban dan tegaknya hukum bagi para pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut,

“Dalam situasi ini. peran media masa sangat penting dalam memberikan liputan yang mendalam dan transparan terhadap perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut. Media massa harus menjalankan peran sebagai pengawas dan penginformasi publik yang kritis, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kasus ini.” Jelas Dodi Antoni

Lanjutnya, Masyarakat juga diharapkan untuk aktif dalam mengawasi dan memantau perkembangan kasus dugaan korupsi ini, serta memberikan dukungan kepada pihak berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan,

“Penting. Bagi pihak yang berwenang untuk segera dapat mengambil langkah langkah yang tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi ini.. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.” Lanjutnya

Ketua LSM Gemmako Dodi Antoni Berharap, Kasus dugaan korupsi ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan, guna memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tutup Dodi Sapaan Akrabnya (TIM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.