Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Dugaan Dana Bergulir Dinas Koperasi Bengkulu Utara tidak tepat sasaran kembali mencuat, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara membuka data penagihan terbaru. Dari tunggakan sebesar Rp 2 miliar lebih, baru Rp 68.875.329 yang berhasil dipulihkan untuk keuangan negara. Berdasarkan data by name by address yang dihimpun media ini, diduga sejumlah penerima berasal dari keluarga pejabat.

Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Kajari Bengkulu Utara melalui Netanya Margareth, SH, MH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bengkulu Utara kepada media ini, Jumat (20/11/2026).

Kasi Datun menjelaskan, upaya pemulihan ini dilakukan melalui pemanggilan secara bertahap terhadap para penerima yang tercatat masih memiliki tunggakan.

Sampai dengan saat ini, total penerima yang sudah dilayangkan surat undangan untuk hadir ke kantor Kejari Bengkulu Utara berjumlah 54 orang, dan masih akan menyusul ratusan penerima lainnya.

Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara melakukan penagihan tunggakan dana bergulir Dinas Koperasi dengan pemulihan keuangan negara sebesar Rp68,8 juta dari tunggakan lebih dari Rp2 miliar.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 orang sudah hadir memenuhi panggilan Kejari. Mereka datang langsung ke kantor untuk memberikan keterangan dan menyelesaikan kewajiban tunggakannya.

“Yang sudah diundang ke kantor sebanyak 54 orang, yang hadir 39 orang,” ungkap Kasi Datun Kejari Bengkulu Utara.

Kasi Datun menegaskan, dari 39 orang yang sudah hadir itulah, Kejari berhasil melakukan pemulihan keuangan negara.

“Jumlah total pemulihan keuangan negara sampai saat ini Rp 68.875.329,” tegas Kasi Datun Kejari Bengkulu Utara.

Menurut Kasi Datun, pemulihan tersebut bukan akhir dari proses penagihan. Bidang Datun masih akan terus memanggil sisa penerima yang belum hadir, dan menagih penerima lain yang belum masuk dalam daftar 54 orang tersebut.

Namun di tengah capaian tersebut, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah penanganannya hanya akan sebatas penagihan saja.

Pertanyaan itu wajar muncul, sebab Dana Bergulir ini bukan tunggakan baru. Dana ini sudah dikucurkan sejak tahun 2007, sudah 19 tahun lamanya, dan sudah menyisakan tunggakan sebesar Rp 2 miliar lebih.

Selama 19 tahun, uang negara tersebut belum kembali dari tangan para penerima yang menunggak. Selama 19 tahun pula, tidak ada kejelasan apakah uang tersebut benar-benar digunakan untuk usaha, atau justru digunakan untuk kepentingan lain.

Karena itu, publik kini bertanya, apakah setelah penagihan melalui Datun ini selesai, akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Apakah Kejari hanya akan menagih agar uangnya kembali, lalu kasusnya selesai begitu saja, tanpa ada pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang diduga menyelewengkan dan menikmati uang negara tersebut.

Padahal, jika terbukti ada penyimpangan dalam penyaluran Dana Bergulir tersebut, seperti penerima tidak sesuai kriteria, data fiktif, atau dana digunakan tidak sesuai peruntukan, maka persoalannya bukan lagi sekadar utang piutang, melainkan sudah masuk ranah tindak pidana korupsi.

Tak hanya di Bengkulu Utara, ada juga peminjam yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tengah, atas nama inisial Z dan M, yang ikut tercatat sebagai penerima Dana Bergulir tersebut.

Jika dugaan tersebut benar, maka wajar jika program ini macet. Dana yang seharusnya untuk UKM dan LKM yang benar-benar membutuhkan, justru diduga dinikmati oleh keluarga pejabat yang seharusnya tidak masuk kriteria penerima.

Lalu siapa yang diduga meloloskan keluarga pejabat tersebut sebagai penerima. Siapa yang memverifikasi data penerima. Dan siapa yang bertanggung jawab atas macetnya Rp 2 miliar lebih uang negara tersebut selama 19 tahun.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban tegas dari Kejari Bengkulu Utara. Apakah cukup dengan penagihan perdata, atau akan ditingkatkan ke penyidikan pidana.

Angka pemulihan Rp 68.875.329 tersebut terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan total tunggakan yang ada. Dana Bergulir yang ditagih Kejari ini bukan dana kecil. Program ini dikucurkan sejak tahun 2007 dengan total pagu mencapai Rp 8 miliar.

Namun setelah berjalan 19 tahun hingga tahun 2026 ini, program tersebut menyisakan tunggakan fantastis sebesar Rp 2 miliar lebih. Angka tersebut belum termasuk bunga yang harus dibayar oleh para penerima yang menunggak.

Proses pemanggilan sendiri sudah dimulai sejak Selasa 29 September 2026 lalu. Pada tahap awal, Kejari memanggil 9 orang penerima yang berasal dari wilayah Kota Arga Makmur, Kecamatan Kerkap, dan beberapa kecamatan lainnya di Bengkulu Utara.

Setelah kloter pertama tersebut, pemanggilan terus diperluas hingga jumlah yang diundang mencapai 54 orang seperti yang disampaikan Kasi Datun.

Sebelumnya, Kajari melalui Kasi Intelijen, Ari Meilando, sempat menyampaikan bahwa total yang ditagih saat itu kurang lebih 40 orang dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Untuk total saat ini kurang lebih 40 orang, yang berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara,” ujar Ari Meilando pada 22 Oktober 2026, lalu.

Saat itu, Kasi Intelijen belum bisa memastikan berapa total dana yang sudah berhasil ditagih, karena datanya masih berada di Bidang Datun.

“Karena data masih di Datun,” jelas Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Utara.

Kini, data resmi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Kasi Datun, yakni 54 orang sudah diundang, 39 orang sudah hadir, dan Rp 68.875.329 sudah berhasil dipulihkan untuk keuangan negara.

Pertanyaannya kini, dari Rp 2 miliar lebih tunggakan tersebut, berapa banyak yang diduga dinikmati keluarga pejabat, siapa saja nama-nama yang belum hadir, dan kapan sisa Rp 2 miliar tersebut akan kembali ke kas negara.

Dan yang paling penting, apakah Kejari akan melangkah lebih jauh dari sekadar penagihan, dengan menetapkan tersangka, jika ditemukan bukti penyimpangan dalam penyaluran Dana Bergulir sejak tahun 2007 tersebut.

Kejari Bengkulu Utara menegaskan akan terus melakukan penagihan melalui jalur Datun, sebagai langkah untuk menyelamatkan keuangan negara dan mendorong para penunggak menyelesaikan kewajibannya yang selama belasan tahun belum diselesaikan. (Yapp)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.