Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Menteri Desa PDTT, Prof. (H.C.) Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa dana desa yang dialokasikan setiap tahun seharusnya tidak digunakan untuk pembangunan kantor desa.

“Pertanyaannya adalah, apakah pembangunan kantor desa berdampak pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi? Kami mendorong agar penggunaan dana desa difokuskan pada upaya pemerataan ekonomi desa dan pembangunan SDM desa,” ungkap Abdul Halim Iskandar pada Jumat (8/3) di Gedung GSG Kantor Gubernur Bengkulu.

Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan kantor desa dianggap tidak relevan dengan upaya pemerataan ekonomi desa dan peningkatan SDM desa.

Suimi Fales Dukung Upaya Mendes PDTT Kendalikan Penyaluran Dana Desa Tidak Sesuai Pemerataan Ekonomi Desa

Oleh karena itu, Menteri Desa Prof. (H.C.) Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar mendorong agar dana desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

“Penggunaan dana desa seharusnya dapat digunakan untuk segala kebutuhan yang tidak melanggar hukum dan peraturan pemerintah,” tegas Abdul Halim Iskandar.

Di sisi lain, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales mendukung langkah Mendes PDTT dalam mengendalikan penyaluran dana desa yang tidak sesuai dengan upaya pemerataan ekonomi desa.

“Kami sepenuhnya mendukung apa yang disampaikan oleh Mendes PDTT, bahwa pembangunan kantor desa tidak memberikan manfaat yang signifikan. Sumber daya ekonomi untuk desa tidak terdistribusi dengan baik,” ujar Suimi Fales (25/3/2024). (ADV)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.