Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hingga saat ini masih terus berupaya menyelesaikan proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan murni disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat.

Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hingga saat ini masih terus berupaya menyelesaikan proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin. Persoalan keuangan daerah memang masih bergantung pada dana dari pusat. Kali ini kami sedang menunggu proses transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Tarmizi kepada awak media, di UMB Kampus IV, Senin (4/8/2025).

Lebih lanjut, Tarmizi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah bahkan baru-baru ini telah mendatangi Kementerian Keuangan RI guna mencari solusi terbaik atas keterlambatan pembayaran TPP tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan untuk membahas solusi terkait pembayaran TPP ini. Kami sangat memahami kegelisahan para ASN, namun kami mohon untuk bersabar. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menahan atau menghambat hak-hak pegawai,” ujar Wakil Bupati.

Tarmizi juga menekankan bahwa pemberian TPP bukanlah hak mutlak ASN sebagaimana gaji pokok, melainkan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, ketika kondisi anggaran belum tersedia, maka pembayaran TPP harus ditunda sementara waktu.

“Sekali lagi kami tegaskan, TPP bukan hak wajib seperti gaji pokok. Pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ketika dananya belum tersedia, tentu saja belum bisa dibayarkan,” tambahnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk mencairkan TPP setiap bulannya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah harus menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp 4 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam situasi fiskal yang belum stabil.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memastikan akan terus mencari jalan terbaik agar hak-hak tambahan bagi para ASN tetap dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami juga ingin semuanya berjalan lancar. Untuk itu, kami terus bekerja keras agar solusi segera ditemukan. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh ASN dan masyarakat,” tutup Tarmizi.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.