SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pemerintah Kota Semarang menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah, pengelola PAUD, dan pemerhati pendidikan merupakan kunci tercapainya mutu pendidikan yang merata.
Bambang menjelaskan, jumlah PAUD di Kota Semarang mencapai sekitar 1.200 hingga 1.280 lembaga. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 40–50 persen yang meraih akreditasi A, sementara sisanya masih berada pada level B dan C.
“Harapan kami, semua bisa naik kelas ke akreditasi A. Dengan begitu, kualitas pembelajaran akan lebih terjamin dan hasilnya langsung dirasakan anak-anak,” terangnya.
Hal tersebut disampaikan Bambang usai menghadiri kegiatan Upgrading Komite PAUD yang digelar Dewan Pendidikan Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Sabtu (27/9/2025).
Acara ini diikuti 100 peserta dengan agenda diskusi mengenai kegiatan pendukung pembelajaran, seperti ekstrakurikuler dan outing class.
Sebagai strategi percepatan, Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan telah menyiapkan program pendampingan. Lembaga PAUD berakreditasi A akan menjadi mitra pembina bagi PAUD yang masih berstatus B atau C.
“Model pendampingan ini efektif untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik,” tambah Bambang.
Selain fokus pada mutu PAUD, Pemkot Semarang juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan anak putus sekolah.
Melalui aplikasi Bambu Apus, sebanyak 316 anak terdata dan kini didampingi agar tetap memperoleh akses pendidikan.
Program ini diperkuat dengan Guru Bersamamu yang melibatkan ratusan guru penggerak.
Mereka yang tidak lagi bersekolah di jalur formal diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengikuti kejar paket A, B, atau C.
Pemkot bahkan menggandeng sekolah kesetaraan yang bersedia memberikan layanan gratis.
Meski demikian, ada kendala berupa jarak ke lokasi PKBM. Untuk itu, muncul usulan pemberian bantuan sepeda agar siswa lebih mudah menjangkau tempat belajar.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pendidikan yang inklusif dan bermutu.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” tandasnya. (lim)
Tinggalkan Balasan