“Senator Jelita Donal Sentil Pemerintah Daerah: Penanganan Narkoba di Sumbar Jangan Setengah Hati!”

Padang (Sumatera Barat), Berita Merdeka Online — Senator Republik Indonesia H. Jelita Donal, Lc. melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (15/10/2025), guna mendengarkan langsung berbagai persoalan di lapangan terkait penanganan penyalahgunaan narkoba di Ranah Minang.

Kegiatan yang digelar di Ruang Aula BNN Sumbar pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Ketua BNN Sumbar Brigjen Pol. Dr. Ricky Yanuarfi, SH, M.Si., Ketua LKAAM Prof. Dr. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, perwakilan Polda Sumbar, RSJ HB Sa’anin Padang, BNN Payakumbuh, BNN Sawahlunto, serta sejumlah lembaga sosial dan instansi pemerintah daerah.

Ketua BNN Sumbar, Brigjen Pol. Ricky Yanuarfi, mengungkapkan bahwa kasus narkoba di Sumbar semakin kompleks, bahkan kini melibatkan sistem transaksi COD dan pelibatan perempuan sebagai kurir.
Namun, di tengah meningkatnya ancaman, BNN Sumbar menghadapi kendala fasilitas dan SDM. “Kami masih menyewa kantor dan kekurangan personel. Padahal peran keluarga sangat penting melaporkan anggota yang terjerat narkoba agar bisa direhabilitasi,” tegas Ricky.

Lihat Juga:

‎Ketua DPD RI Sultan Najamuddin Dorong TKD APBN 2027 Naik Jadi Rp760 Triliun

Ketua LKAAM Sumbar, Prof. Dr. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, mendorong agar edukasi bahaya narkoba dilakukan lebih masif dan ofensif, terutama di lingkungan sekolah.
Ia juga menilai lokasi rehabilitasi di Gadut cenderung menimbulkan stigma negatif. “Lebih baik dipindahkan ke RSUD Kota Padang agar masyarakat tidak takut untuk menjalani rehabilitasi,” ujarnya.

Fauzi bahkan mengusulkan agar 5–6 persen dana BAZNAS dialokasikan untuk membantu program rehabilitasi korban narkoba di Sumatera Barat.

Lihat Juga:

‎Sultan Najamudin Dorong Indonesia Perkuat SDM Kemaritiman, KMO University Buka Kuliah Gratis

Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menyoroti pelatihan daring bagi tenaga IPWL yang kurang efektif. Sementara Dinas Sosial mengaku belum memiliki dasar hukum dan anggaran untuk menjalankan program rehabilitasi NAPZA.
RSJ HB Sa’anin Padang melaporkan peningkatan pasien rawat akibat narkoba, namun terkendala SDM dan pembiayaan, karena BPJS tidak menanggung pasien NAPZA.

Menanggapi itu, Senator Jelita Donal menegaskan bahwa penanganan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN, tetapi tanggung jawab semua pihak.

“Dari 40 IPWL di Sumbar, hanya 18 yang aktif. Ini tanda lemahnya keseriusan pemerintah daerah,” tegasnya.

Lihat Juga:

Polres OKU Selatan Tindaklanjuti Laporan Dugaan Penembakan Terkait Peristiwa di Bengkulu

Ia menambahkan, Sumatera Barat kini menempati peringkat ke-6 nasional kasus narkoba, yang disebutnya sebagai aib bersama bagi masyarakat Minangkabau.

“Tidak ada yang akan memperbaiki negeri ini selain kita sendiri. Pemerintah, ulama, ninik mamak, dan seluruh elemen harus bersatu melawan narkoba,” pungkas Jelita Donal.

(Reporter: Charles Nasution – Berita Merdeka Online)

#Berita Merdeka Online Sumatera Barat
#DPD RI Sumatera Barat