Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Ribuan pekerja bongkar muat di Kota Bengkulu menanti kepastian penyesuaian upah setelah selama 13 tahun tidak mengalami kenaikan. Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Bengkulu mendesak pemerintah segera menggelar rapat tripartit pada November 2026 agar persoalan tersebut menghasilkan keputusan konkret.
Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Bengkulu, Rendra Ginting, mengatakan, sekitar 1.500 hingga 2.000 pekerja sektor bongkar muat masih menggunakan patokan harga yang berlaku sejak 2013. Padahal, perubahan kondisi ekonomi selama lebih dari satu dekade dinilai sudah menjadi alasan kuat untuk melakukan penyesuaian.
Menurut Rendra, persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut karena menyangkut kesejahteraan ribuan pekerja beserta keluarganya.
“Ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang yang bekerja di sektor itu. Harga patokan bongkar muat mereka masih harga tahun 2013, sekarang sudah 2026. Jadi sudah 13 tahun tidak mengalami kenaikan,” ungkap Rendra.
Ia mengapresiasi langkah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu yang mulai menunjukkan perkembangan dalam menindaklanjuti aspirasi para pekerja. Terlebih, persoalan tersebut sebelumnya juga telah dibahas melalui DPRD Kota Bengkulu.
Meski demikian, Rendra meminta pemerintah tidak berhenti pada tahap koordinasi dan persiapan administrasi. Menurutnya, percepatan rapat tripartit menjadi hal penting agar pembahasan penyesuaian harga bongkar muat dapat segera menemukan titik terang.
Ia menilai, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pembahasan tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya para pekerja.
“Walaupun anggarannya tidak terlalu besar, dampaknya sangat besar bagi masyarakat kita,” tegasnya.
Karena itu, Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Bengkulu berharap rapat tripartit dapat terlaksana sesuai rencana pada November 2026. Forum tersebut diharapkan melibatkan seluruh pihak terkait untuk membahas penyesuaian harga bongkar muat berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja saat ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, Sutapa, memastikan pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan rapat tripartit tersebut.
Ia menjelaskan, persiapan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi pekerja yang sebelumnya disampaikan melalui DPRD Kota Bengkulu. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menunggu perkembangan regulasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Alhamdulillah, kami sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatunya secara administrasi. Tinggal pelaksanaannya karena kami juga masih menunggu regulasi tentang APBD. Mudah-mudahan dalam minggu depan sudah bisa kita mulai,” ujar Sutapa.
Dari sisi pembiayaan, Disnaker Kota Bengkulu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp65 juta untuk mendukung pelaksanaan rapat dan sejumlah agenda tripartit.
Sutapa menilai anggaran tersebut cukup untuk memfasilitasi kegiatan yang bertujuan memperjuangkan kepentingan pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial agar tetap kondusif.
Ia berharap forum tripartit nantinya menjadi ruang komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan yang mempekerjakan buruh.
Sejumlah organisasi pekerja, termasuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), SPBI, serta organisasi serikat pekerja lainnya, diharapkan dapat terlibat aktif dalam pembahasan tersebut.
Dengan demikian, berbagai kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat dibicarakan secara terbuka untuk menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan.
Kini, harapan ribuan pekerja bongkar muat tidak hanya tertuju pada kesiapan administrasi maupun anggaran Rp65 juta yang telah disiapkan Disnaker. Lebih dari itu, mereka menunggu realisasi rapat tripartit dan kepastian hasil pembahasan penyesuaian harga bongkar muat.
Setelah 13 tahun menggunakan patokan harga yang sama, para pekerja berharap pemerintah bersama perusahaan dan perwakilan serikat buruh dapat menghasilkan keputusan nyata.
Bagi ribuan pekerja tersebut, penyesuaian harga bongkar muat bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut keberlangsungan penghidupan dan kesejahteraan keluarga mereka.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan