Seluma, Berita Merdeka Online — Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seluma resmi menetapkan tiga perangkat Desa Dusun Tengah, Kabupaten Seluma, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2024.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial JL (32) selaku Kepala Desa Dusun Tengah, IS (43) sebagai Sekretaris Desa, dan LH (47) yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa). Penetapan ketiganya dilakukan pada Senin, 10 November 2025, setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana desa yang merugikan keuangan negara hingga Rp577 juta.

Kapolres Seluma AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan, S.I.K., M.I.K., didampingi Kasat Reskrim Polres Seluma, menjelaskan bahwa modus yang digunakan ketiga tersangka adalah dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, melakukan mark up harga, serta menarik dana desa tanpa melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024.

Dari hasil penyidikan, diketahui Kepala Desa JL melakukan penarikan dana dari rekening desa untuk sejumlah kegiatan yang tidak pernah direalisasikan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar utang pribadi, bukan untuk kepentingan pembangunan desa.

“Penyidik Polres Seluma menunjukkan barang bukti kasus korupsi dana desa Dusun Tengah tahun anggaran 2024.”

Sementara itu, Sekdes IS yang juga bertugas sebagai koordinator pelaksana kegiatan (PPKD) dinilai tidak menjalankan fungsinya. Ia justru turut membuat SPJ palsu dan memalsukan cap penyedia barang/jasa guna melengkapi dokumen fiktif. Uang desa pun digunakan bersama Bendahara LH untuk melunasi utang pribadi mereka senilai Rp50 juta.

Selain itu, Bendahara LH dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan desa. Ia ikut menandatangani dan memproses pencairan dana tanpa dasar kegiatan yang sah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDes Desa Dusun Tengah tahun 2024 dan uang tunai sebesar Rp107.012.000.

Berdasarkan hasil audit sementara, perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara mencapai Rp577 juta. Ketiganya kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman bagi ketiga tersangka cukup berat, yakni penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar. Sementara bagi pelaku lainnya yang turut serta, ancaman pidana minimal satu tahun penjara dan denda minimal Rp50 juta.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Polres Seluma memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan.

“Kami berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan dana desa. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan rakyat kecil,” tegas Kasat Reskrim.

Hingga berita ini diterbitkan, ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Seluma untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (Aprianto)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.